BRIEF SCRUTINY
PARA Syndicate
Minggu, 15 November 2026
Highlight
Soliditas koalisi pemerintahan Prabowo kain menguat. Bukti terbarunya adalah pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran Rakabuming Raka oleh 120 anggota DPR dari seluruh delapan fraksi pada 11 November 2026, yang disusul pengunduran diri Gibran keesokan harinya. Keseragaman serupa tampak pada persetujuan seluruh fraksi atas sejumlah keputusan strategis, mulai dari pengesahan revisi UU TNI, UU BUMN, UU Polri, dan KUHAP, pengangkatan Kapolri baru, hingga persetujuan RUU Tata Cara Pembentukan Undang-Undang di Badan Legislasi. Sebagai pemimpin koalisi sekaligus penjaga stabilitas pemerintahan, Presiden yang didukung koalisi besar tanpa oposisi berpotensi mengarahkan pemerintahan pada otoritarianisme. Potensi tersebut tercermin dalam pada tiga gejala, yaitu pluralisme politik yang terbatas disertai sentralisasi kekuasaan, penguasaan aparat dan ketiadaan kekuatan pengimbang, dan perubahan aturan main melalui hukum. Gejala ketiga paling mendesak karena DPR tengah berupaya melegalkan jalur cepat (fast track) pembentukan undang-undang yang dalam praktiknya telah berjalan tanpa payung hukum. Dengan parlemen yang solid mendukung Presiden, fungsi pengawasan kini bertumpu pada kekuatan ekstraparlementer dengan masyarakat sipil sebagai aktor kunci.

Klik tautan berikut ini untuk mengunduh BRIEF SCRUTINY: PS-Brief Scrutiny_15Nov2026