BRIEF SCRUTINY
PARA Syndicate

Minggu, 8 November 2026

Highlight

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menunjukkan kegagalan pengawasan internal dan eksternal atas kewenangan penyadapan Polri. Bareskrim menyatakan penyadapan dilakukan pada rentang 2025-2026 melalui server Lawful Interception Management System (LIMS) Polri, tanpa surat permintaan penyidik dan tanpa keterkaitan dengan perkara. Laporan polisi baru diterbitkan pada 30 Oktober 2026, satu bulan setelah Jenderal Listyo Sigit Prabowo diberhentikan dari jabatan Kapolri pada 1 Oktober. Penyidik kemudian menetapkan Listyo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada 3 November, serta Irjen Slamet Uliandi pada 5 November.

Urutan waktu tersebut mengindikasikan bahwa pengungkapan terjadi setelah pergantian pimpinan Polri, bukan melalui mekanisme pengawasan yang berlaku. Selama periode dugaan penyadapan, tidak terdapat temuan dari Propam, Kabareskrim selaku pengawas penyadapan, pengadilan pemberi izin, maupun BIN. Per 7 November, aparat penegak hukum belum mengumumkan jumlah nomor yang disadap, daftar korban, penerima hasil sadapan, dan motif perbuatan.

Klik tautan berikut ini untuk mengunduh BRIEF SCRUTINY: PS-Brief Scrutiny_8Nov2026