PARA SyndicateDua tahun lalu, tepatnya 5 Juni 2015, sebuah lembaga kajian independen mak bedunduk muncul di tengah kegaduhan politik pasca pemilihan umum 2014, untuk memilih presiden periode 2014-2019 yang dimenangi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Adalah Dr. Sukardi Rinakit yang menjadi inisiator utama berdirinya lembaga ini, tentu saja dengan dukungan kawan-kawan yang sebelumnya tergabung dalam Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS).

 

Jika boleh berandai-andai, layaknya seorang anak manusia, usia dua tahun sesungguhnya sedang belajar berjalan. Belajar menapakkan kakinya pada tumpuan yang benar agar tak mudah terlena, atau terjerembab dalam kubangan air yang acap menggenangi ”omah Cah Angon” itu di Jl. Wijaya Timur III Nomer 2A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tentu saja masih butuh bimbingan dan dorongan semangat agar tumbuh dan berkembang secara normal. Pendek kata, sebagai lembaga kajian pendatang baru tentu saja belum bisa disejajarkan dengan semisal HabibieCenter, CSIS (Center for Strategic and International Studies), bahkan belum sepopuler Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia).

PARA Syndicate hadir bermodalkan semangat dan kesamaan cita-cita untuk mengawal penyelenggaraan negara yang demokratis itu berjalan pada rel yang benar, sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Mengutip pemikiran almarhum Soegeng Sarjadi, secara umum elit politik kita belum memahami bahwa berpolitik itu adalah dalam rangka bernegara, dan bernegara adalah berkonstitusi. Bernegara adalah obsesi memberikan yang terbaik dari yang memimpin kepada yang dipimpin. Hanya dengan cara itu rakyat akan sejahtera, tersenyum dan bahagia.

Apa yang dipikirkan Soegeng Sarjadi relevan dengan situasi sekarang, ketika para penyelenggara negara, elite politik, maupun partai politik belum bekerja atas dasar nilai-nilai keutamaan. Partai politik sebagai pilar demokrasi belum mampu melahirkan calon pemimpin dan kader bangsa yang paripurna, tak kunjung melahirkan pemimpin yang kapabel dan berintegritas. Maka wajar bilamana kontestasi politik masih didominasi dengan politik uang, ras, suku, keagamaan, disertai pemaksaan kehendak atas kebenaran subyektif dalam wujudnya yang ekstrim, seperti dalam kasus pemilihan Calon Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

 

PR Bersama

Praktik oligarki politik kumpulan elit bangsa ini kian menjadi-jadi hingga mereka tak mampu membendung gejala politik kekerasan, intoleransi, dan radikalisme merebak di mana-mana pasca pilkada DKI Jakarta. Praktik berdemokrasi yang syarat politisasi agama dan rasisme ini tampaknya akan menjadi trend pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum selanjutnya yang saat ini sudah di depan mata (Pilkada 2018 dan Pemilu 2019), dengan segala konsekuensinya, hingga merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menjadi pekerjaan rumah seluruh potensi bangsa ini termasuk PARA Syndicate untuk menelorkan suatu gagasan dan pemikiran tentang bagaimana menegakkan demokrasi pada jalur yang benar, hingga melahirkan para pemimpin yang memiliki komitmen setia mengawal cita-cita kemerdekaan negara ini. Mendorong para pemimpin yang memiliki komitmen untuk memajukan kehidupan bangsa dan demokrasi, hingga terbentuknya pemerintahan yang efektif.

Dalam usianya yang relatif muda PARA Syndicate sudah mencoba berbuat sesuatu sebatas kemampuan yang ada. Sekurangnya sudah menggelar 42 episode Syndicate Update,dengan menghadirkan sejumlah nara sumber; mulai dari kalangan praktisi, pengamat, akademisi, dan penyelenggara negara. Melakukan riset, penulisan dan penerbitan buku. Buku perdana yang belum lama ini di terbitkan adalah Ekologi Demokrasi yang ditulis David Mathews, seorang akademisi Universitas Alabama, Amerika Serikat. Melalui Ekologi Demokrasi, David menyajikan tentang bagaimana kerja demokrasi dapat dilakukan dengan cara-cara yang menempatkan kontrol ada di tangan warga.

Satu hal yang mungkin di bawah sadar banyak orang adalah keterbukaan lembaga ini, pada siapa saja yang datang meski hanya sekedar bertandang maupun yang serius berkonsultasi terkait ragam persoalan yang tengah ia hadapi. Mulai dari soal pencalonan menjadi anggota DPR, Kepala Daerah, Komisioner, Rektor, dengan ragam dinamika yang menyertainya termasuk masalah “penistaan agama” menjadi tema diskusi hingga larut malam. Sampai-sampai peneliti senior mas Swantoro menyebutnya sebagai sidang “kabinet malam”. Itulah pekerjaan rumah seluruh staf PARA Syndicate, siapa takut. Acap datang dan pergi silih berganti.

Terlepas dari rutinitas yang terjadi, muncul pertanyaan mengapa PARA Syndicate tak segera dapat berlari kencang? Ataukah memang menganut pepatah Jawa alon-alon waton kelakon, biar lambat asal selamat; yang maknanya mengedepankan prinsip kehati-hatian, tapi terlaksana, tercapai tujuannya. Memang itu pertanyaan biasa dan lagu lama “enak menjawabnya, tak enak mendengarnya”. Siapa bilang tanpa halang melintang, setiap organisasi, perkumpulan, lembaga apapun namanya, punya tantangan yang pasti tidak sama dan sebangun. Yang mungkin sama hanya persoalan energinya saja. Akhir kata, modal semangat saja belum cukup, masih butuh pembelajaran agar cepat naik kelas, tidak lagi menjadi anak bawang. Dirgahayu PARA Syndicate!  (Jusuf Suroso).

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate