Maraknya spanduk di beberapa tempat di Jakarta yang tidak akan mensholadkan jenazah yang memilih penista agama timbul reaksi di berbagai media. Pemasangan spanduk itu sungguh tidak elok atau masuk akal bagi siapa pun yang mencintai demokrasi di tanah air. Seperti diutarakan Ketua PB NU, Said Aqil Siroj (Selasa, 14/3) “agar jangan mencampurkan permasalahan politik dengan urusan ketuhanan. Karena itu, Said meminta pada semua yang terkait agar menurunkan spanduk-spanduk murahan tersebut.

 

Kalau kita punya akal sehat dan nalar yang baik, kenapa spanduk itu tidak diisi dengan program program kerja kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI-Jakarta. Intinya tidak perlu membawa-bawa Tuhan, surge dan neraka, untuk urusan Pilkada putaran ke dua. Dengan begitu, akan jauh lebih produktif dan kreatif, serta rakyat tidak takut dan punya potensi munculnya konflik horizontal.  Dengan spanduk model itu, hanya akan membuat warga DKI dari kalangan menengah ke bawah, merasa takut.

Karena itu, demokrasi yang sedang mekar di tanah air butuh persyaratan keadaban politik serta etika dan perilaku para elite agar tidak membodohi publik. Praktik politik paling lazi untuk melihat ada tidaknya keadaban itu adalah pemilu atau pilkada yang jujur, adil, dan fairness. Karena dalam pemilu atau Pilkada, ada kompetisi bebas dari warga Negara yang telah memenuhi persyaratan. Demokrasi itu membutuhkan kesetaraan dan tidak boleh ada diskriminasi, serta agar kita menjaga keadaban politik dalam sebuah kompetisi atau dalam pemilu dan Pilkada.

Dari situ siapa pun akan dapat melihat secara kasat mata apakah para peserta, pemilih, atau pendukung telah menjaga keadaban perilaku politiknya atau tidak (Media Indonesia, 15/3). Pilkada di DKI pada putaran ke II ini menunjukkan tingkat kompetisi yang paling keras, dan cenderung kurang beradap, seperti diperlihatkan dengan marak spanduk seperti disebut di atas. Di putaran ke II ini, siapa pun yang berpikiran waras, menghendaki tensi politik yang sudah panas ini menurun di banding putaran pertama 15 Februari lalu.   

Pemasangan spanduk seperti disebutkan di atas sungguh sangat disayangkan karena telah memakan dua korban. Larangan atau penolakan itu telah menjadi terror politik yang didasarkan pada kebencian, kebencian terhadap pasangan Ahok-Djarot. Teror model itu jelas tidak bisa dibenarkan dan melanggar hak Konstitusi warga untuk berpartisipasi dalam memilih secara bebas dan jurdil dalam Pilkada. Larangan itu menggunakan argument kebencian agama. Sehingga meminjam bahasanya Azumardi Aza, sekarang ini marak intoleransi, bukan hanya warga Islam terhadap agama lain, melainkan juga Islam terhadap Islam. Dan, disini muncul pencampur adukan antara agama yang sakral dengan politik yang profane dan cenderung kotor.

Lewat kesempatan ini kita mencoba menggugah kesadaran bagi elite politik yang terlibat dalam Pilkada DKI agar tidak sekali-kali membodohi rakyat. Jika ini semua terjadi pada era Bung Karno dan Pak Harto, kedua pemimpin ini pasti akan marah, dan teror politik “murahan” seperti ini pasti tidak terjadi. Untuk itu, aparat kepolisian dan Panwaslu di DKI, harus sigap menangani perilaku politik kotor dan tak beradap ini. Ini jika dibiarkan terus berlangsung juga berpotensi melanggar HAM dan akan menodai demokrasi yang kini sedang tumbuh mekar di tanah air.     

Semua itu penting karena penegakan hukum merupakan upaya penyadaran untuk menggugah kesadaran mengingat bisa menimbulkan efek jera bagi warga, untuk tidak melakukan perbuatan tercela tersebut. Mengingat kita telah menjatuhkan pilihan pada system politik demokrasi sebagai jalan mencapai kemajuan dan keadaban bangsa. Pilkada sebagai wujud paling riil (nyata) dalam demokrasi semestinya bisa berlangsung beradab, serta bebas dari teror politik. Jika itu yang terjadi maka elite politik yang harus bertanggungjawab (FSS).   

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate