Pengungkapan kasus mega-skandal korupsi kartu tanda penduduk elektronik yang populer disebut e-KTP menjadi uji nyali bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diharap tidak gentar terhadap sejumlah tokoh politik yang terlibat suap dan merugikan negara Rp 2,3 trilyun. Setidaknya ada sekitar 40 orang tokoh politik yang disebut-sebut menerima guyuran uang suap proyek e-KTP (Koran Tempo, 7/3/2017). Nama-nama mereka tercantum dalam berkas dakwaan yang akan dibacakan di Pengadilan Tipikor. Karena itu kini partai-partai politik merasa was-was, jangan-jangan ada kadernya yang terlibat dalam mega-skandal korupsi e-KTP ini. 

 

Namun di tengah maraknya korupsi yang melibatkan politisi di Senayan DPR itu kini sedang gencar disosialisasikan Revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Badan Keahlian DPR kini gencar melakukan sosialisasi terkait poin revisi UU KPK. Sosialisasi telah dilakukan di Universitas Andalas, Padang dan Universitas Nasional, Jakarta. Rencananya tanggal 23 Maret 2017 sosialisasi akan dilakukan di Universitas Gajah Mada-Yogyakarta. Lima Pasal yang direvisi dan disosialisasikan antara lain tentang; (1) Pembatasan umur dan atau pembubaran KPK 12 tahun setelah draf RUU resmi disidangkan; (2) KPK tidak berwenang melakukan penuntutan; (3) Pelimpahan kasus ke Kejaksanaan dan Kepolisian; (4) Pembentukan Dewan Pengawas; dan (5) Keharusan KPK meminta ijin melakukan penyadapan. Dari rencana revisi UU KPK itu ternyata tak ada draf baru yang telah digodok Badan Keahlian DPR.

Perubahan revisi itu menggunakan draf lama tanpa ada perubahan sedikit pun. Sementara KPK dalam skandal korupsi e-KTP fokus pada dua tersangka, yakni Direktur Pelaksanaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiarto dan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Pertanyaannya mengapa KPK hanya fokus pada skandal e-KTP? Karena kasus ini banyak melibatkan politisi di Senayan, kerugian Negara besar yakni Rp 2,3 trilyun, dan menyangkut  identitas data masyarakat Indonsei. Bahkan penyimpanan datanya pun disimpan di India. Karena itu KPK tidak boleh takut dan gentar karena rakyat berdiri di belakang komisi anti rasuah. Ini membongkar rentetan skandal yang dilakukan di era Presiden SBY. 

Untuk itu, revisi UU KPK sedang menunggu persetujuan pemerintah (Presiden Jokowi).Tapi ada kecenderungan Presiden Jokowi akan menolaknya, karena tiga hal. Pertama, Ini bagian dari komitmen Preisden dalam Nawacita point 4 yang terkait pemnerantasan korupsi. Kedua, Revisi UU KPK bisa dimaknai akan membunuh harapan publik yang terus bermimpi dan berharap kepada KPK sebagai lembaga anti rasuah yang kompeten dan berwibawa. Ketiga, Dilihat dari sudut mana pun, revisi UU KPK melemahkan dan menghancurkan KPK yang kinerjanya terbaik, di antara institusi Negara. Sebelumnya MK termasuk Institusi Negara yang bersih  berwibawa. Tetapi sejak kasus Akil Mochtar dan Patrialis Akbar runtuhlah kepercayaan publik terhadap MK.           

Dengan upaya DPR melemahkan KPK lewat revisi UU KPK maka semangat reformasi yang salah satunya ingin memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga ke akarnya hanya utopia belaka. Terbukti para elite partai yang duduk di Senayan banyak terlibat dalam skandal korupsi e-KTP. Ini yang sungguh menyakiti dan melukai rasa keadilan masyarakat. Seharusnya para elite partai dan birokrat, harus direformasi dibunuh sahwat kekuasaannya hanya untuk mendapat kekayaan yang besar dan selama-lamanya. Itulah lingkaran setan hukum besinya Lord Acton, yang sulit terbantahkan. Karena itu rencana merevisi UU KPK harus ditolak dengan alas an akan menghancurkan rakyat Indonesia, karena semangat korupsi hidup kembali (FFS).       

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate