Sampai hari ini secara resmi, baru dua tersangka yang ditahan KPK terkait skandal korupsi proyek KTP Elektronik (E-KTP) yang akan segera diadili di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Keduanya merupakan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, yakni; Sugiarto mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri serta Irman mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri yang telah mengajukan sebagai Justice Collaborator kepada KPK.  

 

Dalam skandal korupsi E-KTP ini KPK memang baru menetapkan dua pejabat Kemendegri sebagai tersangka, tetapi KPK telah memeriksa 280 orang saksi yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pengadaan proyek E-KTP. Menurut KPK, skandal korupsi proyek E-KTP bernilai Rp 5,9 trilyun dan diduga ada kerugian negara Rp 2,3 trilyun. Bahkan beberapa anggota DPR diduga ikut terlibat korupsi atau menerima aliran dana proyek ini. Kasus ini perlu menjadi pembelajaran ke depan terkait program-program nasional yang menggunakan anggaran besar dan menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk mengusut tuntas.        

Selain itu, KPK juga kembali memeriksa mantan Mendagri Gamawan Fausi yang sebelumnya Gamawan mengatakan tidak ada keanehan dalam pengadaan E-KTP. Iadiminta keterangannya untuk tersangka Sugaiarto dan Irman. Selama ini Gamawan sudah diperiksa sebanyak tiga kali terkait skandal korupsi E-KTP. Sedikit ilustrasi, menurut Gamawan, pada 11 November 2009 ada pembahasan anggaran proyek E-KTP di kantor Wakil Presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulayani. Kemudian dibentuk panitia teknis 15 kepemterian dan Ketua Pengarah Joko Suyanto sementara Gamawan Fausi selaku Mendagri, sebagai Wakil Ketua Pengarah. 

 

Selain memeriksa Gamawan KPK juga memanggil Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey sebagai saksi (Rakyat Merdeka, 28/1/2017) kasus korupsi proyek E-KTP, juga dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung, dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng dan mantan anggota DPR Mirwan Amir. KPK juga telah memanggil Pengelola Survei Pengukuran dan Pemetaan Jakarta Selatan Arista Gunawan, Direktur BPKP Enardhi Sudarmanto, Direktur Investigasi BPKP Samono, dan peneliti BPPT Gembong Satrio Wibowanto. Tentu masih banyak mengingat jumahnya ada 280 saksi. Hingga kini, uang yang terkumpul dari perorangan dan korporasi adalah Rp 206,95 milyar, 1.132 dollar Singapura, dan 3.036.715 dollar AS. Patut diduga Ketua DPR Setya Novanto ikut terlibat dalam “Mega Skandal Korupsi Proyek E-KPT.” Dalam hal itu, Moh. Nazaruddin mantan Bendahara Partai Demokrat pernah beberapa kali menyinggungnya.

 

Karena itu Kemendagri sebagai pelaksana anggaran sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap korupsi proyek E-KTP ini. Skandal korupsi E-KTP menunjukkan buruknya kinerja dan perencanaan era Gamawan. Dan karena itu pihak yang membuat penggelembungan anggaran (mark-up) harus bertanggungjawab serta KPK tak boleh gentar mengusut siapa yang terlibat agar diseret ke pengadilan serta tak boleh tebang pilih. Tetapi yang tak bersalah jangan dikorbankan. Di balik skandal proyek E-KTP  harus diakui pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak terjadi skandal atau tindak pidana korupsi dalam jumlah besar Seperti Skandal Bank Century, E-KTP, Simulator SIM dan sebagainya. KPK telah menyeret tokoh yang terlibat korupsi seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, Nazaruddin, Angelina Sondakh, Joko Susilo, Jero Wacik, Sutan Batugana, Akil Mochtar, Lufti Hasan Isqak, Irman Gusman, dan Patrialis Akbar. Itulah nyali dan gebrakan yang telah dilakukan KPK selama ini (FSS).  

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate