Polemik pro dan  kontra tentang stutus hokum Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus berlanjut dan belum tahu kapan berakhir. Setelah masa cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta putaran pertama berakhir, Ahok kembali aktif menunaikan tugas sebagai gubernur DKI-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memutuskan mengembalikan Ahok sebagai gubernur pada 11 Februari 2017. Akan tetapi sejumlah kalangan mempersoalkan kembalinya Ahok sebagai gubernur aktif, karena Basuki dinilai bersatus terdakwa dalam penistaan agama  

Basuki dijerat Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Pasal 156 menyebutkan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun atau pidanan denda Rp 4.500. Sementara pasal 156a menyebutkan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Desakan agar Basuki dinonaktifkan sejatinya tidak terlepas dari adanya “multitafsir” terhadap peraturan UU khususnya Pasal 83 UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah “jika seseorang berstatus terdakwa, ia bisa dinonaktifkan semnatar.”    

Padahal dalam Pasal 83 ayat 1 UU Pemerintah Daerah tadi secara eksplisit dinyatakan “Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker, tindak pidana terhadap keamanan Negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.” 

Faktanya saat ini Ahok didakwa dengan Pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun dan Pasal 165a KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun. Beda tafsir mengenai terminologi “Paling Singkat” dan “Paling Lama” dari masa hukuman terdakwa inilah yang menimbulkan pro-kontra terkait pengaktifan kembali Ahok yang terus dipersoalkan. Sejatinya kalo boleh jujur, perbedaan tafsir dan pendapat mengenai satus hukum Ahok dan konsekuensinya adalah sah-sah saja. Kita pantas mengapresiasi Mendagri Tjahjo Kumolo yang meminta fatwa kepada Mahkamah Agung untuk memperkuat landasan hukum dari pengaktifan kembali Ahok. Disini kita menghargai fatwa MA yang menolak memberikan fatwa tersebut.

Selain itu, yang perlu ditekankan juga disini, adalah biarkanlah perkara Ahok menjabat kembali sebagai gubernur DKI tetap sebagai persoalan dan perkara hokum, bukan masalah politik. Perlu kita camkan bahwa kembalinya Ahok menjabat gubernur DKI berdasarkan atas dasar pertimbangan hokum dan putusan dari Mendagri. Menunggu putusan hokum tetap atas perkara Ahok merupakan solusi yang terbaik. Sebelum putusan hokum tetap dari pengadilan itu keluar, yang paling arif adalah semua pihak menahan diri untuk tetap konsisten bahwa perkara Ahok adalah sebagai perkara hukum. Maknanya, jangan sampai perkara Ahok ini diintervensi secara politis, dengan menggalang hak angket DPR misalnya. Jangan sampai dipaksa diputus secara non-yuridis melalui unjuk rasa dan tekanan massa seperti yang digelar di Senayan 21/2 sekarang.          

Intervensi politik hanya akan menciptakan konflik vertical dan horizontal atau kegaduhan di tengah jalannya Pilkada DKI putaran ke dua. Kita berharap siapa pun yang paham hokum tidak terpengaruh karena semua itu hanyalah move politik atau aksi politik. Berikan ketenangan bagi siapa pun baik penyelenggara, pengawas, peserta, maupun pemilih untuk memepersiapkan diri menghadapi putaran ke dua pada 19 April 2017 nanti. Jangan ditambah lagi suasana yang sudah panas seperti dalam empat bulan ini kian tambah gaduh dan berlarut-larut.

Mengingat politik hukum terkait Pilkada DKI kini rampai dipertanyakan publik. Dan, putusan pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengaktifkan kembali AHOK sebagai Gubernur DKI menuai pro dan kontra, sebagian menilai putusan ini sudah tepat dan tidak ada masalah, tapi sebagian lagi memandang pemerintahan Jokowi “main mata.” Kini dikembalikan kepada warga DKI sendiri dalam menilai Ahok yang akan terjermin dalam putaran kedua Pilkada 19 April nanti. Semoga yang benar tetap benar dan yang salah pasti salah (FSS).   

 

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate