Barangkali benar, apa yang disampaikan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), yang menemukan banyaknya peanggaran di saat minggu tenang menjelang pemilihan Gubernur DKI besok. Menurut pihak JPPR, telah ditemukan banyak alat peraga kampanye para kandidat yang masih terpasang di ruang publik (Koran TEMPO, 14/2/2017). Padahal menurut ketentuan UU No 10 Tahun2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selama masa tenang seluruh alat peraga kampanye itu harus dicopot dan dibersihkan. Namun itulah realitanya, masih banyak alat peraga kampanye yang terpasang di jalan-jalan.

Haru siakui, pemilihan kepala daerah serentak di 101 wilayah di tanah air, akan berlangsung Rabu, 15 Februari 2017, dan kini Pilkada memasuki masa tenang hingga 14 Februari. Kita masih bersyukur, selama kampanye berlangsung situasi politik terasa damai, tanpa ada konflik politik yang mengganggu ketertipan dan keamanan Negara. Kali ini, Pilkada 2017 akan berlangsung di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Karena itu, situasi yang tenang dan kondusif ini harus tetap dijaga bersama-sama hingga saat pemungutan suara, pengitungan suara, sampai tahapan penetapan kepala daerah terpilih.

Masa kampanye terutama di DKI Jakarta, terasa keras karena terkait dengan pengadilan gubernur Non Aktif Basuki Tjahaya Purnama (AHOK) yang sangat menyita pemberitaan dimedia cetak dan elektronik hingga media social (Medsos). Oleh karena itu, bagi warga yang sudah punya pilihan biarlah mereka dengan bebas dan tanpa ada rasa takut (was-was) menentukan pilihannya sesua hati nuraninya. Karena pilihan adalah hak rakyat untuk memilih calon pemimpin mereka.Biarkan rakyat memilih pemimpinnya (Gubernur, Bupati, dan Walikota) tanpa harus terganggu dengan intrik, intimidasi, politik uang dan iming-iming sembako lewat serangan fajar dan sebagainya, yang dilarang oleh undang-undang.

Sela tiga hari hingga hari ini, kita memasuki masa tenang. Dan, masa tenang dapat dikatakan sebagai masa paling rawan pelanggaran dalam perhelatan Pemilu, Pilpres, dan Pilkada besok pagi. Dirasakan rawan, karena paling dekat dengan hari pemungutan suara. Pertarungan dan kontestasi menang kalah ada pada masa tenang ini. Setiap kandidat (calon kepala daerah) selalu akan berupaya agar para pemilih yang telah memutuskan pilihannya suapa tetap memilih sang kandidat dan tidak lagi (pindah) ke kandidat lain, karena politik uang atau iming-iming tadi. Tetapi bersamaan dengan itu, setiap kandidat akan berusaha menarik pemilih yang belum menentukan pilihannya (pemilih mengambang atau swing voter), agar memilih sang kandidat. Semua itu dilakukan demi memenangkan kontestasi.

Dan semua itu ada ongkos politiknya yang mahal atau dalam bahasa politiknya tidak ada makan siang yang gratis (no free lunch). Sebenarnya, tidak jadi masalahjika dilakukan sepanjang masa kampanye. Akan menjadi pelanggaran (serius) jika dilakukan pada masa tenang seperti sekarang. Celakanya, karena masa tenang itu dekat dengan harui pemungutan suara (pencoblosan), hingga seringkali kandidat atau para pendukungnya, relawannya, tim suksesnya, bersiasat melakukan maneuver politik dengan segala cara suapa mereka keluar sebagai pemenang atau yang terpilih. Karenanya, politik uang, serangan fajar, pembagian sembako, kampanye terselubuh dengan segala iming-iming hingga intimidasi fisik atau verbal, sering dilakukan dimasa tenang.  Inidikasi terjadinya politik uang sudah menjadi rahasia umum setiap kali Pemilu, Pilpres atau Pilkada digelar. Di Pilkada DKI misalnya, pemberian alroji oleh salah satu kandidat diduga sebagai politik uang dan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, panitia pengawas menangkap pelaku politik uang, Rp 300 juta lebih untuk sekedar contoh.                   

Bila itu sebagai siasat, tentu sangat disayangkan. Seharusnya para kandidat dan seluruh pendukung serta timsesnya melakukan pemenangan secara elegan, tanpa melanggar rambu hukum. Karena itu pihak kepolisian, Bawaslu, dan seluruh jajaran terkait harus berani menindak tegas dan mengusut tuntas, setiap pekanggaran yang muncul dalam Pilkada sekecil apapun. Agar demokrasi kita tidak sekedar terasa ritual dan prosedural, tetapi lebih substansial. Dan terhadap berbagai pelanggaran Pilkada harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku dan tidak boleh mengambil langkah sendiri-sendiri, agar Pilkada serentak 2017 berlangsung aman, damai, dan Jurdil. Semoga (FSS).

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate