Untuk ketiga kalinya dalam sebulan ini Harian Kompas menurunkan beritanya dalam headline tentang virus berita bohong, berita abal-abal, atau yang popular disebut hoax. Semua itu tentu ada sebab-musababnya, yakni akibat rendahnya kesadaran literasi masyarakat, menjadi salah satu pendorong munculnya peredaran virus berita bohong alias hoax secara masif.

Dengan budaya baca yang rendah, masyarakat kita akan mudah menelan informasi secara instan, tanpa mau mencerna secara utuh. Dan masyarakat yang kesadaran literasinya masih rendah akan menjadi ladang subur bagi peredaran Hoax. Itu sebabnyabangsa kita ini bukan sebagai bangsa pembaca atau melek bacaan, melainkan sebagai bangsa ngerumpi, atau bangsa yang suka gosip. Informasi berita yang diterima langsung diyakini sebagai kebenaran, lalu berusaha membagi informasi itu kepada relasinya (Kompas, 7/2/2017).

Gambaran di atas, selaras dengan catatan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), indeks membaca rakyat Indonesia sangat rendah, yakni hanya 0,001 per orang. Artinya di antara 1000 orang, hanya satu orang yang membaca secara serius dalam waktu yang rutin. Demikian pula, menurut hasil survei Most Litereted in The World 2015 menempatkan Indonesia pada peringkat 60 dari 61 negara. Sungguh memprihatinkan sehingga tantangan ke depan adalah bagaimana seluruh komponen bangsa terutama pemerintah mampu mendorong warganya agar melek digital atau internet.

Sekarang ini informasi bohong atau hoax bukan sekedar wacana melainkan ikut memecah belah dan memakan banyak korban. Untuk itu, semua pihak harus bangkit melawannya. Dan menurut Yose Rizal, Direktur Politica Wave, penegakan dan penindakan tegas secara hokum bias menjadi solusi jangka pendek, untuk memberikan efek jera. Sementara untuk jangka panjang adalah mencetak bacaan sebanyak-banyaknya baik yang berupa cetak dan digital, dengan melibatkan sektor pendidikan di semua jenjang dan tingkat pendidikan di seluruh tanah air. Untuk itu, sangat diperlukan program penyuluhan tentang penanganan atau merespon informasi bohong (hoax).

Dengan membaca kembali, salah satu cita-cita proklamasi “ikut mencerdaskan kehidupan bangsa maka bukan hanya tanggung jawab pemerintah sebagai kepanjangan tangan Negara, melainkan juga pihak swasta dan masyarakat luas. Sungguh, apa yang kita saksikan belakangan ini menjadi paradoks bebas dan telanjang era tehnologi informasi dan komunikasi.

Dengan semakin canggih alat yang memudahkan seseorang berhubungan dan berkomunikasi dengan sesama atau pihak lain, maka akan semakin sempit dan picik cakrawala pandang kita. Siapa pun akan menjadi sandera sentimen ego kita sendiri yang dipetakan, dipancing, dan dimanipulasi sehingga menjadi pihak lain yang menangguk untung. Siapa pun akan menjadi sandera oleh sosok makhluk dalam gelap atau lorong hitam yang beberapa tahun silam belum hadir, yakni kapitalisme digital dan demokrasi digital.

Karena itu, di tengah maraknya berita bohong memunculkan pusat informasi hoax seperti oase bagi siapa pun untuk memilih dan menyeleksi informasi di internet yang mudah dipercaya. Itulah penting agar masyarakat pengguna internet terasuk medsos, tidak mudah terjebak pada hoax yang mudah menyulut konflik dalam masyarakat seperti yang terjadi di Indramayu. Untuk itu kehadiran pemerintah terutama dunia pendidikan, informasi dan komunikasi, serta urusan agama tidak boleh ditawar lagi termasuk bagaimana menumbuhkan minat baca masyarakat luas (FSS).     

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate