Presiden Donald Trump menerbitkan perintah eksekutif semacam Keppres Keimigrasian. Perintah eksekutif Presiden Trump itu mengatur langkah masuk ke Amerika Serikat bagi warga negara tujuh negara yang mayoritas Muslim, yakni; Iran, Irak, Yaman, Sudan, Somalia, dan Libya selama 90 hari ke depan serta penundaan penerimaan pengungsi selama 120 hari.  Para pendatang yang sesuai dengan kriteria itu dan dalam perjalanan menuju Amerika pada Jumat (27/1) lalu, di saat Presiden Trump menandatangani dokumen tersebut ada yang diborgol atau ditahan di bandara setibanya di bandara Amerika Serikat.

 

Begitu pula, pengunjung yang telah memiliki visa resmi dan tiket menuju Amerika dicegah untuk terbang, dan ada yang terjebak di luar negeri disaat transit perjalanan. Mengapa Preisden Trump membuat kebijakan yang melawan arus opini dunia? Apa tidak sadar, sekarang sudah bukan kampanye pilpres lagi? Dan, tindakan Trump itu menunjukkan cermin bening dari menguatnya politik identitas dan populisme politik yakni perlawanan politik terhadap kemampanan ekonomi pada isu globalisasi, perdagangan bebas, dan imigrasi.

 

Meski kebijakan globalisasi perdagangan bebas AS, serta policy imigrasi itu sesungguhnya merupakan konsensus elite politik sebelumnya, tapi belakangan dalam implementasinya tidak memuaskan publik. Secara kasat mata, banyak warga amerika yang kurang terdidik, kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya, karena diserobot kaum imigran, baik imigran resmi maupun yang ilegal. Sementara, secara politik, ketujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim itu, dicap pusat teroris dunia yang sering mencari sasaran atau merugikan Amerika.

 

Dari ketidak puasan itu ditangkap Presiden Trump untuk dijadikan kebijakan politik menjadi kebijakan keimigrasian pemerintah Amerika. Sejak Jumat lalu kebijakan itu mendapat kecaman keras dan menuai badai. Bukan hanya dari warga dan pejabat publik Amerika, tapi juga kecaman dari negara di dunia, sahabat Amerika . Munurut para pengunjuk rasa di beberapa kota di Amerika “Trump dinilai lupa, bahwa Amerika dibangun dari kaum imigran dan Amerika sangat dikenal dengan rumusan tanah kebebasan dan harapan.” 

 

Bahkan perusahaan raksasa swasta seperti Apple, Google, dan Netflix dioperasikan banyak tenaga profesional dan pekerja imigran. Bahkan, pendiri Apple, Stave Jobs adalah anak seorang keturunan Suriah. Itulah sebabnya banyak warga Amerika yang menolak kebijakan Presiden Trump tersebut. Dan ada 16 Jaksa Agung dari beberapa negara bagian sangat menentang kebijakan itu. Tidak tertutup kemungkinan, kebijakan Trump bisa mematik radikalisme global yang tak hanya mengancam Amerika, tapi juga dunia (Kompas, 31-1-‘17). Kini dua anggota parlemen Partai Republik, pengusung Trump yakni; John McCain dan Lindsey Graham sangat keras mengkritik larangan Trump tersebut. 

 

Di beberapa kota besar Amerika sedang musim unjuk rasa seperti di New York di bawah patung Liberty, Washington DC, San Fransisco, Boston, dan Columbia menentang  kebijakan Trump tersebut. Bahkan CEO Starbucks, Howard Schult secara unique akan memperkerjakan 10.000 imigran dari Suriah dalam lima tahun ke depan.  Begitu juga dunia internasional kebijakan Trump mendapat tentangan keras seperti dari Jerman (Anglea Markel), Inggris (Theresia May), dan Perancis via Menlu Jean Marc  Ayrault sangat anti kebijakan Trump. 

 

Di Inggris bahkan muncul petisi, yang ditanda tangani sejuta warga untuk menentang kehadiran Trump ke Inggris. Di negara-negara Timur Tengah, terutama Irak sangat menentang kebijakan Trump yang tidak populer tersebut. Presiden Irak mengingatkan Trump bahwa Amerika sangat dibantu Irak saat perang melawan ISIS, tetapi kenapa perlakukan Amerika terhadap Irak sangat keras? Itulah reaksi atas kebijakan Presiden Trump yang menuai badai dan kecaman keras dari dalam maupun internasional soal kebijakan keimigrasian AS (FSS). 

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate