Setiap orang yang belajar ilmu politik paham, bahwa partai politik punya fungsi dan peran mulia antara lain melakukan pendidikan politik, komunikasi politik, agregasi politik, kaderisasi, dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Tetapi dalam praktek fungsi mulia partai itu masih sebatas wacana  dan mantra.  Itu sebabnya potret parpol sekarang terlihat buram. Ada kesan partai hanya berpikir pragmatis sebatas mengejar asas keuntungan daripada memperjuangkan aspirasi rakyat dan menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Akibatnya, semua itu bisa menghambat konsolidasi demokrasi secara substansial.

 

Wajah partai buram itu terlihat kasat mata dari meningkatnya tren pasangan calon kepala daerah tunggal dalam Pilkada. Selain itu, banyak kandidat kepala daerah yang bukan kader partai melainkan hanya membeli tiket dari partai. Itu rahasia umum, dan yang kini menjadi sorotan publik Partai Hanura memasukkan puluhan anggota DPD sebagai anggota partai dan menjadikan mereka fungsionaris partai. Fenomena ini bisa berlanjut hingga Pemilu 2019, dimana partai cenderung mengajukan calon anggota legislatif  bermodal kuat atau public figur dari luar partai bukan mencalonkan kader partai. Ini terjadi karena sikap pragmatisme partai yang hanya mengejar keuntungan demi mendulang suara dalam pemilu atau Pilkada.  

 

Padahal partai punya peran mulia seperti; (1) Melakukan pendidikan politik; (2) Menjalankan rekrutmen calon pemimpin mengisi berbagai posisi dalam kehidupan bernegara; (3) Sebagai lembaga mewakili kepentingan rakyat; (4) Sebagai penghubung penguasa dengan rakyat; dan (5) Sebagai lembaga ikut menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Tapi peran substantifnya itu nyaris belum dijalankan dengan baik dan benar apalagi optimal. 

 

Sebenarnya kaderisasi dalam partai selama ini tak pernah jalan. Kaderisasi dan fungsi partai masih sebatas teori (Kompas, 24/1/2017). Hingga partai cenderung pragmatis dan memilih jalan pintas. Selain itu, seharusnya partai sadar dengan lebih memilih orang dari luar partai yang punya uang dan populer, dari pada kadernya sendiri. Itu membuat infrastruktur partai menjadi keropos dan lameduck, karena merasa sudah membeli kursi dengan membayar sejumlah uang, sehingga jika mereka berbuat sesukanya itu tak merasa bersalah.

 

Itulah sebabnya dalam Pilpres 2014 pendukung Jokowi-JK yang militan justu bukan dari partai melainkan dari relawan. Karena mesin partai nyaris tak bergerak, hanya seperti mandor kebun tebu yang kerjanya mondar-mandir. Itu sebabnya kini partai mulai ditinggalkan pendukung dan tudak populer dimata anak muda. Padahal partai merupakan salah satu pilar demokrasi yang tidak boleh absen.

 

Karena itu, dalam Revisi UU Pemilu harus ada aturan yang mendorong partai menjalankan peran substantifnya, terutama kaderisasi di internal partai. Misal untuk menjadi calon anggota legislatif atau kepala daerah minimal telah menjadi kader partai selama dua tahun atau lebih. Dan aturan ini hanya bisa muncul jika ada komitmen dari pimpinan partai dan DPR.

 

Untuk itu pemerintah dan DPR harus merancang UU yang mendorong partai menjalankan fungsi dan peran substantifnya hingga peran itu tak sebatas mantra. Disain itu harus jadi pegangan partai agar tidak pragmatis. Apalagi partai sebagaimana diatur UU punya tujuan mulai; (1) Meningkatkan partisipasi anggota dalam penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (2) Memperjuangkan cita-cita partai dalam mewujudkan demokrasi; dan (3) Membangun etika politik dalam kehidupan bernegara-bangsa dan bermasyarakat (FSS).

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate