Politik mobilisasi massa untuk menekan sebuah putusan pengadilan, sudah menjadi model yang kuno dan usang. Bahkan dalam ukuran tertentu, tekanan massa berpotensi menjadi noda bagi demokrasi jika dilakukan dengan cara-cara nemaksaan kehendak (Media Indonesia, 17/1). Akibatnya konsolidasi demokrasi bisa mandeg dan berjalan ditempat, serta lembaga demokrasi  kesulitan menjaankan fungsi dan peran substantifnya. Suasana gaduh seperti akhir tahun lalu, cepat atau lambat bisa mengoyak tirai demokrasi kita.  

 

Koyaknya tirai demokrasi akan semakin parah jika lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, parlemen, dan para elite hanya sibuk mementingkan diri sendiri dan hanya sibuk menjelang pemilu, tapi sesudah itu tidur nyenyak. Sehingga, peran dan fungsi substantifnya tak akan dapat dijalankan dengan baik dan benar (optimal). Kita sepakat tidak ada janji demokrasi tanpa janji bernegara yang intinya taat asas konstitusi. Namun, mengapa model yang dianggap usang itu yakni, mobilisasi massa masih dipertahankan hingga sekarang. Lebih celaka lagi, wajah hukum atau Rule of Law juga masih buram, sehingga menjadi hambatan besar dalam konsolidasi demokrasi sebagai janji berpolitik dan janji bernegara.  

Oleh sebab itu, kesan dan sikap negara mengalah pada tekanan massa harus bisa dihentikan. Presiden dengan seluruh jajaran pemerintahan sebagai kepanjangan tangan negara harus bisa tegas, menolak dan negara tidak boleh tunduk, apalagi mengalah atas politik pengerahan massa. Meski demikian, pada ruang yang lain, negara tetap menjamin kebebasan rakyat untuk menyampaikan pendapat di depan umum agar check and balances  antar lembaga berjalan.  Untuk itu, perlu dibuat regulasi terkait pengerahan massa. Regulasi harus bisa dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa, terutama institusi politik dan hukum hingga terjaga ketertiban bersama. Semakin matang tradisi demokrasi dalam suatu bangsa, semakin tinggi tuntutan terhadap ketertiban hidup bernegara-bangsa.

Ada kesan kuat, aparat penegak hukum masih diwarnai ketundukan pada tekanan massa, dan marak parlemen jalanan yang dilakukan kelompok intoleran. Sementara, yang mayoritas lebih cenderung diam (silent mayority). Belakangan ini kalu diamati, harus diakui bahwa kenyamanan itu kian memudar manakala ada unjuk rasa dengan pengarahan massa besar. Hingga kita, masyarakat umum masih trouma dan mengalami rasa takut, akibat kerusuhan dan konflik fisik akibat kerusuhan yang dipicu unjuk rasa. Apalagi demonstasi dan unjuk rasa dengan pengerahan massa, bukan lagi sebagai ajang penyempaian pendapat dan aspirasi rakyat, melainkan sudah aksi politik yang bertaburan uang (bayaran).   

Perlu diingat pula bahwa negara dan komponen demokrasi lain mengambil keputusan hanya berdasarkan desakan atau tuntutan pengunjuk rasa yang jumlahnya jutaan (sangat besar). Karena, sekali sebuah keputusan diambil berdasarkan tuntutan demonstran, akan muncul lagi unjuk rasa berikutnya, ibarat muncul satu tumbuh seribu. Jika itu yang terjadi, maka unjuk rasa dan demonstrasi akan muncul secara terus menerus dan lama-kelamaan menjadi ngetrend, dan lahirlah usaha demonstrasi atau lewat penggalangan massa.

Oleh sebab itu negara tak boleh kalah dengan ancaman unjuk rasa dan pengerahan massa, karena situasi ini bisa menyulitkan dan menyudutkan pemerintah. Sekaligus ketentraman rakyat terusik dengan unjuk rasa itu. Kalau negara lewat pemerintah meberi kelonggaran pada demonstran lewat pengerahan massa, maka tirai demokrasi akan semakin terkoyak. Itu yang perlu dicegah agar tidak menjadi lebih parah. Semoga (FSS).         

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate