Konsolidasi politik Presiden Jokowi sepertinya mencapai klimaks ketika bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri hadir dan sholat jumat di tengah massa aksi “Super Damai 2.12”.  Kehadiran Presiden dan Wakil Presiden sebagai jamaah yang ikut sholat di Monas itu menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di depan umum, sekaligus menegaskan pemerintah Jokowi – JK tidak anti kritik.  

Kehadiran Presiden Jokowi di Monas itu jelas merupakan kejutan karena kegiatan itu tidak termasuk agenda kepresidenan. Pasalnya, pada aksi 4 November lalu yang berakhir ricuh, Jokowi meninjau Bandara Sukarno-Hatta dan tidak menemui para demonstran. Menjelang hari H aksi damai 2.12 itu Jokowi tidak menunjukkan bakal menemui para peserta aksi damai. Tapi menjelang siang, Jokowi dan rombongan menunjukkan bakal menemui peserta demo.

Aksi kebangsaan yang dilakukan Presiden Jokowi sejak bertemu tokoh-tokoh partai politik seperti Prabowo, Megawati, dan Setya Novanto, terlihat efektivitasnya. Begitu juga dengan kerja keras Polri dan TNI yang tak kenal lelah bersafari bertemu dan bersilaturahmi dengan sejumlah elemen bangsa.

Presiden Jokowi tak lupa memberi apresiasi pada aksi damai yang berjalan tertib, tanpa melanggar konsensus yang telah disepakti bersama antara aparat keamanan (TNI-Polri), dengan MUI dan Front Pembela Islam (FPI). Sementara dari aparat keamanan (TNI-Polri) juga mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal massa aksi demo. Sedangkan terhadap pihak-pihak yang ingin mengancam keutuhan negara-bangsa (makar), aparat Polri bisa betindak tegas.

Ada sepuluh orang yang diamankan menjelang subuh sebelum acara aksi massa damai dimulai, seperti; Sri Bintang Pamungkas, Rachmawati Sukarnoputri, Mayjen (Purn) TNI Kivlan Zen, Brigjen (Purn) TNI Adityawarman Thaha, Ahmad Dani, Eko, Firza Huzen, Ratna Sarumpaet dianggap makar, serta Jamran dan Rizal Kobar terkait pelanggaran UU ITE. Kelompok ini patut diduga akan mendompleng aksi damai 2.12. Kalau sampai aparat keamanan tidak waspada boleh jadi mereka berkolaborasi memercikkan bara api kerusuhan seperti demo 4.11. Sesungguhnya rakyat secara mayoritas menghendaki Republik ini lebih sejuk, damai, dan tanpa kegaduhan politik atau ontran-ontran yang tidak perlu.   

Dalam konteks itu, sebenarnya negara ingin menjunjung demokrasi dan mendidik masyarakat mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan politik melalui mekanisme yang diatur UU atau konstitusi, lewat UU pemilihan umum yang secara reguler dan sistemik diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Sementara upaya penggulingan pemerintahan yang sah, sekalipun itu sebatas deteksi dini, tetap harus diwaspadai. Penangkapan sepuluh orang yang diduga akan melakukan percobaan makar itu menjadi pertanda bahwa kewaspadaan bukan isapan jempol. 

Kini, pekerjaan rumah yang harus ditangani Polri adalah memburu aktor utama di balik aksi makar dan menangkap penyandang dana. Sekarang polisi harus memastikan ada atau tidaknya aktor penyandang dana untuk makar, agar semua terlihat terang benderang. Sekali lagi, biarkan aparat kepolisian dan aparat keamanan terkait bekerja sesuai dengan tugas utamanya, dan publik harus ikut mengawal dan mengontrol secara ketat. Kita harus yakinkan pemerintahan Jokowi-JK bekerja sampai tahun 2019 dan tak boleh digulingkan di tengah jalan dengan cara-cara yang tidak konstitusional atau tidak demokratis (FSS).   

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate