Apakah kini sudah gawat dunia media sosial (MedSos) kita sehingga Presiden Jokowi sampai menyampaikan keprihatinan secara terbuka? Keprihatinan Jokowi merujuk pada penggunaan media sosial untuk kepentingan Pilkada 2017 dan menyebarkan sikap kebencian berdimensi politik dan agama. Untuk itu adakah masalah yang lebih mendasar dalam konteks tersebut?

Keterkaitan individu dengan identitas warga bangsa dan umat agama sangat kuat. Di tengah identitas yang melekat pada seseorang, dua ikatan itu paling dominan dalam mengidentifikasi seseorang, siapa dirinya dan siapa mereka. Dalam ajang pemilu, Pilpres, atau Pilada, hal seperti itu sering dimanfaatkan secara subyektif oleh peserta kontestasi politik. 

Fenomen seperti itu kerap dapat kita temukan dalam berbagai arena pemilu. Hasilnya bukan hanya calon pemilih yang terjebak dalam suasana kompetitif, melainkan juga telah menarik mereka yang bukan pemilih (simpatisan), masuk dalam arena media kompetisi politik. Polarisasi yang tajam atau sikap dikotomis, akhirnya ikut membelah publik baik yang pro maupun kontra dengan identitas primordial keagamaan menjadi batas tengahnya. Masing masing lalu berhadap-hadapan saling adu argumen dan program, sambil mempertanyakan seberapa kuat terikat dengan agamanya atau dukungan politiknya.   

Petanyaan mengenai siapa dirinya dan apa yang dipikirkan orang lain mengenai dirinya merupakan pergulatan pribadi sepanjang hidup. Apalagi sebagian besar identitas dipengaruhi oleh faktor dan identitas di luar diri seseorang dan lingkungannya. Dalam diri seseorang melekat jalinan identitas yang terentang mulai dari usia, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, golongan dan kelas sosial, ras dan kesukuan, bangsa dan warga dunia. Contoh, diskursus atau wacana mengenai ikatan dalam identitas kebangsaan, agama, etnisitas, dan kebangsaan justru lebih ramai dalam percakapan di dunia maya (MedSos).       

Harus diakui, bahwa media sosial memiliki dua muka. Di satu sisi bisa bersifat negatif dan destruktif, seperti tercermin dalam mengutarakan kebencian dalam akhir-akhir ini yang bisa merusak pengembangan demokrasi di tanah air. Atau membuat ketergantungan publik terhadap media sosial dengan memanfaatjkan sebagai media komoditas. Tetapi di sisi lain, peran media sosial bisa berwajah  posisitf, jika disampaikan untuk menggalang empati misalnya dalam suatu bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, dan gunung meletus. 

Kemudian, media sosial juga berperan besar dalam menyediakan ruang perdebatan publik tapi sekaligus mengambil keuntungan dari berdebatan itu untuk meningkatkan pencitraan atau popularitasnya atau leverege-nya di mata publik. Dalam konteks itu seharusnya ada tanggung jawab yang dibebankan kepada penyedia aplikasi media sosial jika muncul kegaduhan politik atau kasus hukum seperti kasunya AHOK dan Buni Yani. Perlu dicatat kontroversi dan gugatan hukum tidak akan muncul tanpa Facebook konten digital Buni Yani. 

Ke depan, para ahli komunikasi, IT, dan hukum media perlu mendiskusikan sejauh mana lingkup tanggung jawab pengelola media sosial tanpa harus mengabaikan kontribusi positif nya di berbagai bidang. Kemudian perlu dibedakan antara tanggung jawab pengguna media sosial dan tanggung jawab pengelola media sosial. Dan penyedia layanan media sosial juga diberi tanggung jawab untuk mewujudkan ruang publik virtual yang beretika atau beradab. Tentu fenomena kebebasan tanpa batas menjadikan keprihatinan kita karena perang MedSos dalam Pilkada 2017 semakin panas dan terus berlangsung. Itu PR kita semua (FSS).  

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate