Kebhinnekan dan keindonesiaan kita, sepertinya sedang terkoyak. Begitu pula tenggang rasa bangsa ini sedang mengalami kerapuhan akut. Situasinya sedang diuji dengan guncangan perbedaan politik saat demo 4 November lalu, yang berbumbu sentimen agama hingga langsung mengakibatkan porak-poranda politik menjadi dua kubu. Itu pada hari-hari terakhir yang terjadi di Ibukota Jakarta. Padahal, bangsa ini sejak berpuluh tahun silam, punya akar yang kokoh dalam urusan tenggang rasa dan musyawarah.

 

Di sisi lain paskademo 4-11, Presiden Jokowi telah bertemu menggalang komunikasi politik dengan ketua umum partai di Istana. Mereka adalah Ketua Umum partai Golkar Setya Novanto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sedangkan dengan tiga Ketua Umum Parpol lain, mereka  ditemui Jokowi saat perhelatan partai, yakni: Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.      

Di luar itu, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menemui Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Megawati. Pertanyaannya apa makna dari pertemuan antar elite partai tersebut? Bagaimana peta partai politik pascademo 4-11? Dan, mengapa partai koalisi pendukung jokowi terkesan terbelah, jika kita melihat PPP dan PAN?

Dari situasi politik tersebut, publik berharap agar pimpinan partai bisa duduk bersama secara periodik membahas masalah bangsa, NKRI, Pancasila, Pluralisme dan Kebhinnekaan kita, serta supremasi Konstitusi. Yang sekarang ini, masing-masing elite partai terkesan seperti pemadam kebakaran. Sesudah terjadi kebakaran, mereka sibuk memadamkan api.

Selain itu, pimpinan partai, harus bisa menghadirkan politik sejuk dan damai. Politik tenggang rasa, serta politik yang memperjuangkan nilai-nilai serta cita-cita mulia. Sehingga tidak terkesan mereka seperti politisi badut yang hanya mengejar kursi dan kekuasaan. Melainkan seorang negarawan yang selalu memikirkan nasib bangsa ke depan. Itu menjadi tantangan bagi koalisi partai pendukung pemerintah, maupun partai di luar pemerintah.     

Melihat kondisi Jakarta sebulan terakhir bangsa ini seakan terpanggang bara Pilkada DKI-Jakarta. Ajang perebutan posisi gubernur dan wakil gubernur periode 2017 – 2022 semestinya kontestasi politik biasa, sama seperti 100 Pilkada di daerah lain yang akan digelar serentak Februari 2017. Tapi Pilkada DKI-Jakarta menjadi istimewa, akibat keyakinan agama ikut dibawa hingga AHOK ditetapkan menjadi tersangka, dalam kasus penistaan agama. 

Harus diakui Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung sengit. Tetapi kali ini benar-benar panas dan menakutkan publik. Bahkan sudah dirancang demo susulan yang digelar 2 Desember 2016. Masih ada bara panas tersembunyi yang sewaktu-waktu bisa meletup dan membakar Ibukota Jakarta. Sulit dipungkiri persoalan politik telah menguras energi dan pikiran kita. Termasuk energi Jokowi yang seharusnya untuk pembangunan, terpaksa tersedot ke sana.

Oleh sebab itu siapa pun pasti mendukung langkah para elite dan pimpinan partai untuk terus mempertaruhkan masa depan negara-bangsa jangan sampai dalam kobaran api Jakarta yang membara. Dan harus dapat mengubah suasa panas dan mencekam, menjadi aksi damai dan sejuk seperti di singgung di atas. Untuk itu, ke depan perlu dikampanyekan secara lantang, bahwa berpolitik itu seharusnya dalam rangka bernegara, dan bernegara harus dalam rangka berkonstitusi. Semoga (FSS).     

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate