Presiden Jokowi telah berjanji, bahwa pemerintah tidak akan melindungi dan intervensi terhadap proses hukum terkait AHOK yang kini ditangani pihak Kepolisian Indonesia (Polri). Sementara, tuntutan publik (masyarakat Muslim) adalah agar kasus hukum yang terkait dengan AHOK itu berlangsung adil, transparan, dan dapat diselesaikan dengan cepat. 

 

Pascademo yang awalnya damai, tapi berakhir ricuh dengan aparat keamanan itu, Presiden Jokowi menemui pimpinan PB NU. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Sa’id Aqil Siroj mengajak masyarakat agar senantiasa memperkokojh persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam kaitan itu, NU menyeampaikan beberapa sikap, seperti; (1) Sebagai bagian dari cara berdemokrasi yang beradab dan niat yang tulus meluruskan etika kepemimpinan di kalangan Nahdlatul Ulama, mengapreasiasi aksi unjuk rasa damai 4 November 2016; (2) Tugas aparat keamanan adalah menindak pihak-pihak yang ingin menodai aksi yang luhur pada 4 Novermber lalu. NU yakin pihak yang melakukan kerusuhan adalah provokator di luar pengunjuk rasa yang damai; (3) NU menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyat. Itu antara lain pernyataan Nahdlatul Ulama.

Sementara pemerintah melalui Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada  NU yang telah menjadi penyangga utama kesatuan bangsa, penyangga utama Pancasila, penyangga utama kebhinekaan, serta ikut memperkokoh kebangsaan Indonesia dan yang terkait dengan toleransi (Kompas, 9/11/2016).

Bukan hanya kepada keluarga besar NU, Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kantor PP Muhammadiyah karena telah turut memberikan kesejukan dalam aksi damai 4 November lalu. Dalam kesempatan itu presiden Jokowi banyak membicarakabn masalah ekonomi kerakyatan dan bisa dilaksanakan secara konkrit di lapangan. Di bidang politik, juga dibicarakan tentang masalah politik Islam yang diusulkan Muhammadiyah agar bisa dikerjakan bersama antara pemerintah dengan Muhammadiyah hingga memberi saluran politik umat Islam dan bisa dikembangkan bersama.

Pertanayannya apa langkah Jokowi pascademo 4 November lalu? Diantaranya adalah; (1) Aparat akan menempuh langkah persuasif sekaligus menindak tegas terhadap para provokator dan pelaku kerusuhan; dan (2) Pemerintah tidak akan melindungi Gubernur DKI, Basuki Tjahaya Purnama (AHOK) dalam proses hukum yang sedang dijalankan pihak kepolisian. Jika komitmen pemerintah yang sudah bagus tersebut, ternyata dalam prakteknya tidak sesuai maka akan terjadi goncangan politik dalam skala lebih besar dari demo 4 November lalu.

Tetapi juga penting diperhatikan bahwa pihak yang teralpor bukan hanya AHOK, melainkan juga ada yang lain seperti Buni Yani yang telah mengedit dan menstrankrip pidato AHOK secara serampangan dan tidak memenuhi standar akademik. Banyak kelemahan yang dilakukan Buni Yani, padahal dia seorang yang terdidik, yang seharusnya tahu aturan dalam dunia akademik. Dan masih ada satu lagi, laporan Sukmawati Soekarnoputri atas Habib Rizieg ke Bareskrim Polri, yang telah menghina Pancasila dan Proklamator Kemerdekaan RI.

Itulah beberapa cacatan yang perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun tokoh umat Islam atas ucapan AHOK, 27 September di Pulau Seribu. Ini perlu menjadi pembelajaran bersama untuk lebih hati-hati bicara isu agama dalam ranah politik (FSS).   

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate