Persaingan keras antara Jokowi dengan Prabowo dalam Pilpres 2014, tidak menghalangi keduanya untuk ketiga kalinya ikut menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekitar 2 jam kedua pemimpin ini bertemu di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Jokowi sebagai Presiden RI menyambangi Ketua Umum DPP Partai Gerindra, dalam suasana akrab dan penuh canda-ria.

Keakraban diperlihatkan sejak Jokowi tiba disambut Marching Band dan saat berbincang sambil makan nasi goreng di kediaman Prabowo, dan saat keduanya berkuda bersama. Pertemuan kedua pemimpin itu disambut positif oleh banyak kalangan di tengah suasana politik yang memanas jelang unjuk rasa Ormas Islam Jumat (4/11) ini, menggugat pernyataan Gubernur DKI, Jakarta Basuki Tjahaya Purnama terkait dugaan penistaan agama Islam.

Mengingat kedua tokoh ini merupakan figur sentral dalam konteks perpolitikan nasional, maka pertemuan itu diharapkan bisa mencegah konflik horizontal warga DKI-Jakarta.  Pertemuan itu juga dapat mencegah perpecahan dalam masyarakat atau simbol menjaga keutuhan negara-bangsa. Sekaligus Pertemuan Jokowi-Prabowo, akan dapat meredam isu SARA yang diusung pada unjukrasa, 4/11/2016. Kalo kedua tokoh sepakat untuk memakai cara-cara yang sejuk dan damai dalam Pilkada DKI 2017, seharusnya bisa diikuti arus bawah dan jajaran samping partai pendukung dari masing-masing kandidat.

Seperti direspon Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, pertemuan Jokowi dan Prabowo ini penting dan strategis, sehingga patut dicontoh bagi para pemimpn lain agar bisa saling bertemu dan bersilahturahim. Kedekatan kedua pemimpin itu harus diakui, bertolak belakang secara diametral antara Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang sejak kekalahannya dalam Pilpres 2004, nyaris Megawati tidak pernah mau bertemu dan bertegur sapa secara akrab, seperti halnya Jokowi dan Prabowo Subianto.

Ketika pertemuan Jokowi-Prabowo itu berlangsung, Presiden didampingi Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Mensesneg Pratikno. Dan Prabowo berpesan agar dalam Pilkada 2017 tercipta suasana sejuk dan baik, jangan sampai ada unsur-unsur pemecah belah bangsa. Semua harus dijaga, karena negara ini majemuk, banyak suku, agama, ras dan antar golongan (Tempo.com,1/11/2016). Dengan demikian jika ada masalah perlu diselesaikan dengan baik, adil, dan demokratis. Sedangkan Jokowi lebih banyak bicara tentang makro kebangsaan Indonesia dan makro politik, serta melihat secara komprehensif

Dalam konteks itu pada hari ini (Selasa, 1/11/2016), presiden Jokowi mengundang para tokoh agama, dari MUI, Nadlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah. Pesan yang akan disampaikan agar para tokoh agama dan tokoh politik mendinginkan suasana dan memberikan kesejukan bagi masyarakat luas. Sesungguhnya dalam negara demokratis, unjuk rasa itu dijamin undang-undang yakni “untuk menyatakan pendapat baik lisan maupun tertulis.” Hanya saja harus santun, tidak anarkis, apalagi menimbulkan kepanikan/ketakutan dalam masyarakat.

Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu dan pemilihan presiden 2014. Sehingga pemerintah tidak sepantasnya bisa ditekan-tekan oleh segelintir tokoh ormas Islam yang niatnya memang tidak baik dan ingin membuat republik ini gaduh dan kacau (berantakan). Dan, mereka pasti tidak paham bahwa Republik ini didirikan oleh para Founding Fathers dengan niat dan cita-cita mulia. (Swan)

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate