Dalam kampanye pemilihan Preiden 2014, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) merancang sembilan program prioritas yang disebut Nawacita. Konsep itu oleh Jokowi disebut berpedoman pada Triskati Bung Karno. Sehingga dalam sejarah yang linier Nawacita bisa dipahami sebagai perpanjangan dari Trisakti Presiden Soekarno yang macet di tengah jalan. Pertanyaannya apa Nawacita itu? Sampai dimana Pemerintah menjalankannya? Secara harafiah Nawacita merupakan sembilan tujuan yang jadi rujukan kinerja Jokowi – JK. 

Yang menarik dalam Nawacita ini adalah Jokowi ingin menggali pemikiran Soekarno yang suka menamakan konsep pemikirannya dengan menggali dari khazanah keindahan bahasa Sansekerta. Kalo Presiden Jokowi menggunakan istilah Nawacita, Bung Karno antara lain pernah menggunakan istilah Pancasila, Nawaksara, Trisakti dan sebaganya.

Nawacita lahir ditengah-tengah krisis mentalitas yang menerpa bangsa Indonesia. Mengenai krisis mentalitas ini, meminjam bahasanya Koentjaraningrat (2000: 45), pernah mengatakan bahwa “dalam zaman post-revolusi, tumbuh beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas banyak orang Indonesia, yang menjauhkan kita dari pembangunan.”

Koentjaraningrat juga menganalisis bahwa krisis mentalitas itu, bersumber pada kehidupan tanpa pedoman dan tanpa orientasi yang tegas. Sehingga menghasilkan mentalitas penerabas, mentalitas yang suka meremehkan, kurang percaya diri dan mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab. Apa yang dianalisis dengan baik oleh Koentjaraningrat puluhan tahun lalu itu sebenarnya masih terjadi bahkan semakin parah sesudah reformasi.

Dalam konteks itu, Jokowi menangkap fenomena tersebut, ia mengatakan bahwa reformasi yang melengserkan rezim Orde Baru ternyata masih sebatas melakukan perombakan dan perubahan yang sifatnya institusional dan belum menyentuh substansi dari paradigma, mindset atau budaya politik kita.

     Oleh sebab itu Jokowi mencanangkan “revolusi mental”
     untuk melakukan terobosan politik.


Jika Nawacita dapat diartikan merupakan program atau tujuan dari pemerintahan Jokowi maka revolusi mental adalah paradigma berpikir atau cara berpikir dan bertindaknya pemerintahan Jokowi.                         

Lantas selama dua tahun memimpin pemerintahan negara, apa yang sudah dicapai Jokowi-JK terutama dalam bidang politik?  Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa konsolidasi politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama dua tahun terbilang sukses. Indikasinya, delapan partai politik telah mendukung pemerintahan Jokowi-JK, yakni; PDI-P, Partai Hanura, Partai NasDem, PKB, PKPI, Partai Golkar, PPP, dan PAN. Sementara hanya tiga partai yang tetap di luar pemerintahan, yakni Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat. Kunci dari kesuksesan itu ada pada komunikasi politik yang baik dengan fraksi-fraksi di DPR, MPR, dan dengan partai-partai politik  (Kompas, 17/10/2016).

Selain itu, sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi-JK digoncang dengan banyak masalah, mulai dari kondisi ekonomi dunia yang lesu, masalah kemiskinan, korupsi, penciptaan lapangan kerja, masalah kesenjangan ekonomi, hingga konsolidasi politik nasional yang masih penuh dengan tarik menarik. Dan Jokowi memilih memperkuat dukungan politik terlebih dahulu. Hanya kalau harus menilai apa yang masih memprihatinkan dalam konteks konsolidasi politik yang masih menonjol adalah masalah intoleransi yang semakin kasat mata, menguatnya kelompok fundamentalisme agama, dan korupsi yang sudah menggurita di semua lini kehidupan, baik di pusat hingga di daerah. Demikianlah kekurangan pemerintahan Jokowi saat ini (FSS).         

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate