Heboh ditemukannya laporan hasil tim pencari fakta (TPF) kasus kematian Munir di internet mendapat perhatian publik (Kompas, 15/10/2016). Dalam dokumen itu, terdapat rekomendasi agar kepolisian menyelidiki dan menyidik secara mendalam peran sejumlah nama yang patut diduga melakukan permufakatan jahat untuk membunuh Munir.

Bukti dan fakta keberadaan dokumen itu ada di internet, menimbulkan tanda tanya besar dan komitmen pemerintah dalam menuntaskan perkara pembunuhan Munir yang terjadi 12 tahun silam (2004). Oleh sebab itu apa pun alasannya, tidak adanya dokumen itu di semua lembaga pemerintah dinilai absurd (janggal) sekaligus menandakan bahwa sistem administrasi dan penyimpanan dokumen di lembaga pemerintah buruk.  

Laporan setebal 55 halaman itu diawali dengan ringkasan akhir dari TPF yang telah bekerja sejak tanggal 23 Desember 2004 hingga 23 Juni 2005. Selain itu, ada enam Bab yang terdiri dari Pendahuluan, Fakta-fakta penyebab kematian, serta temuan di lingkungan Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura II, Imigrasi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Dirjen Pajak, serta Polri. Kemudian, dilanjutkan dengan Bab yang berisi temuan di lingkungan Badan Intelijen Negara (BIN), analisa fakta, serta kesimpulan dan rekomendasi. 

Menanggapi temuan ini, mantan anggota TPF, Usman Hamid, belum memberi jawaban dan memilih tak berkomentar “Saya tidak dalam kapasitas untuk mengkonfirmasikannya.” Sedangkan Hendardi (anggota TPF lain), sudah mengetahui dokumen itu beredar di dunia maya tapi tidak mengetahui pihak yang mengunggahnya ke internet. Ihwal ini pernah disampaikan di hadapan majelis hakim Komisi Informasi Pusat (KIP) beberapa waktu lalu, ketika menjadi saksi dalam sengketa informasi publik agar laporan akhir TPF Munir perlu dibuka di masyarakat. Bunyi kesaksiannya Hendardi masih memiliki dokumen itu dan untuk informasi hasil laporan akhir tersebut dapat diakses melalui internet.        

Bunyi kesaksiannya adalah Hendardi masih memiliki dokumen itu dan untuk informasi hasil laporan akhir tersebut dapat diakses melalui internet. Dan, Hendardi juga tidak keberatan jika dokumen miliknya itu diminta pemerintah (pihak terkait), selama ada komitmen diumumkan pemerintah kepada publik.

     "Kalau pemerintah bilang dokumen itu tidak ada,
     berarti ada kemungkinan pemerintah ingin menghindar
     dalam menyelesaikan kasus kematian Munir."

 

Sementara, Jaksa Agung HM Prasetyo membantah ada jajarannya yang masuk dalam TPF Munir dan menyimpan dokumen ini. Pihak Kejagung sedang berkomunikasi membahas dokumen yang hilang. Lantas bagaimana solusinya?  Pertama, agar otentik, sebaiknya SBY ikut menjelaskan pada publik. Mengapa? Karena laporan TPF Munir waktu itu dilaporkan kepada SBY, 24 Juni 2005. Sehingga SBY tak boleh cuci tangan dan diam seribu bahasa.

Kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya juga berkomitmen menyelesaikan kasus terbunuhnya Munir yang sudah berlangsung 12 tahun. Dengan kewenangannya yang ada, Presiden Jokowi selaku Panglima Tertinggi TNI bisa membongkar sisi gelap dalam institusi intelijen kita, yakni BIN. Apakah BIN terlibat dalam kasus Munir? Ketiga, Kementerian Sekretariat Negara, harus membuka dokumen penting ini, agar publik mengetahui duduk perkara dan menghukum siapa pun yang bersalah. (FSS)

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate