SARA di Pilkada DKIPilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung bulan Februari 2017, tak lepas dari sejumlah isu terkait dengan masalah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Terutama soal agama yang terkait ucapan Ahok dinilai kontroversial. Padahal elemen yang terkait Pilkada DKI seperti; penyelenggara Pilkada, praktisi, pengamat, dan bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur, sudah sepakat menghindari isu-isu yang berbau SARA.

 

 

Dalam Pilkada DKI Jakarta ini ada tiga pasang kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang berlaga pada Februari 2017, pasangan petahana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, kemudian Anies Baswedan-Sandiaga Uno, serta pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dengan Sylviana Murni. Untuk Pilkada DKI ini diharapkan terselenggara dengan baik dan mendiskusikan hal-hal yang lebih substantif serta bermanfaat terkait dengan visi-misi, materi kampanye, serta adu strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga DKI, hingga yang diadu program kandidat Kepala Daerah.    

 

Munculnya isu SARA yang gaduh sekarang ini awalnya terkait ucapan Ahok ketika dengan pakaian dinas Pemda DKI menemui warga Kepulauan Seribu lalu Ahok menyatakan “... dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 yakni, “Ayat tersebut melarang orang-orang beriman mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. 

 

Ada dua pendapat menurut Asyumardi Azra (2016), yakni; (1) Pendapat di kalangan warga Muslim yang menganggap peryataan itu merupakan pelecehan terhadap Al-Quran dan Hadis Nabi serta Agama Islam; dan (2) Pendapat dari kalangan warga Muslim, yang menganggap Ahok tidak melecehkan Al-Quran dan Agama Islam. Melainkan hanya mengingatkan agar warga tidak dibohongi orang-orang tertentu dengan memakai Surat Al Maidah Ayat 51. 

 

Melihat kegaduhan dan kontroversial dari pernyataan Ahok ini membuktikan bahwa isu agama mudah ditarik ke ranah politik Pilkada hingga terasa sangat sensitif. Membawa isu SARA dalam sebuah Pilkada atau pemilu bisa sangat membelah apalagi figur calon terkait berbeda agama dengan mayoritas pemilih. Perpecahan bisa terus terjadi dan meningkat antara umat beragama atau terjadi perbedaan pendapat yang sengit antara para pendukung dan penganut satu agama atau antara kelompok yang menganggap penistaan agama yang menilai bahwa ucapan itu bukan pelecehan agama.    

 

Dengan mengamati isu sara yang mencul di atas permukaan ini membuktikan, bahwa isu yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan masih saja mudah meledak (eksplosif). Karena itu menjadi bijak jika para politisi, fungsionaris partai, elite politik, pejabat serta serta pemimpin formal dan informal untuk mencegah dan menghindari isu SARA di bawah ke ranah politik. Keempat aspek SARA ini adalah persoalan primordial dan masalah itu bisa langgeng dalam hidup pribadi atau kelompok masyarakat, hingga munculnya isu SARA dalam politik yang sulit dihindari. Meski hal seperti ini juga muncul di negara negara lain, bahkan sekaliber negara2 demokrasi seperti Amerika, Inggris, Perancis, dan sebagainya.     

 

Dalam konteks semua itu isu primordialisme yang bersifat perenial (langgeng) yang berakar atau bersumber pada diri manusia dengan demikian akan sulit dihilangkan, meski bisa dihindari. Persoalannya lantas sejauh mana dan sampai kapan isu primordialisme ini bisa lantas dapat diterima?  Karena itu semua calon kontestan Pilkada (bukan hanya DKI) tapi juga daerah lain agar bisa menahan diri tidak mengumbar nafsu dan lupa daratan dalam mengelu-elukan calonnya, tidak membawa isu-isu SARA dalam kampanye. Dan menghindari perilaku yang anarkis atau tidak dibenarkan menurut UU. 

 

Karena itu para calon kepala dan wakil kepala daerah dalam Pilkada DKI dan Pilkada daerah lain harus selalu berorientasi pada kepentingan negara-bangsa serta demi persatuan rakyat yang lebih luas jangkauannya. Itu harapan seluruh warga Indonesia, agar Pilkada serentak di 101 kepala daerah Februari 2017 nanti berlangsung damai, jujur, adil, dan demokratis. Semoga. (FSS

 

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate