Tentara Nasional Indonesia (TNI) sekarang ini sudah bukan lagi berwatak militeristik dan represif seperti ABRI masa lalu. Ini sejalan dengan amanat UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Supremasi sipil adalah mantraguna ketika fajar reformasi 1998 menyingsing dan lahir. 

 

Para aktivis kelompok sipil memaksa ABRI untuk mengubah dwi-fungsi: pengendali pertahanan-keamanan dan ketertiban negara sambil tidak boleh berpolitik dan berbisnis. Doktrin dwifungsi ABRI yang telah berakhir 1998, digantikan dengan supremasi sipil. Dalam arti, sipil memiliki otoritas untuk mengontrol angkatan bersenjata dan tunduk pada kebijakan sipil melalui mekanisme ketatanegaraan yang demokratis, menjunjung tinggi HAM, dsb.

 

Kini sudah 17 tahun reformasi TNI sejak lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Dan, TNI sekarang hanya menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan politik negara yang ditetapkan presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI sepanjang presiden juga taat Konstitusi (Kompas, 4 Oktober 2016). Keterlibatan tentara dalam politik praktis, kini hanya boleh bagi purnawirawan TNI. Sementara keterlibatan bagi tentara aktif sudah jauh ditinggalkan. Bahkan jika dulu polisi menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan TNI, sudah sejak tahun 1999 polisi terpisah dari TNI. TNI sekarang lebih mengutamakan fungsi dan peran strategis dan profesionalismenya.

 

Oleh sebab itu, usulan Pangab Jenderal TNI Gatot Nurmantyo agar TNI diberi hak politik, adalah sebuah kemunduran dari tuntutan reformasi. Dan, bagi negara-negara yang menjunjung tinggi demokrasi, keterlibatan TNI dalam dunia politik dan bisnis adalah haram hukumnya. Mengapa? Karena sebagai institusi yang memegang senjata, TNI bisa mengoyak dan menyobek-nyobek sistem demokrasi dalam suatu negara. Apalagi sifatnya yang sangat hirarkis, tunduk dan taat pada pimpinan. TNI seyogyanya tidak berpolitik dan berbisnis seperti ketika masih menganut Dwifungsi ABRI, ada peran Sospol dan peran Hankam. 

 

Dengan memegang teguh semangat reformasi dan tuntutan yang profesional kondisi sekarang dan ke depan, kemungkinan kecil jika TNI mau kembali terjun ke dalam kancah politik seperti era Orde Baru di bawah kendali Presiden Suharto. Dan dengan semakin maju dan berkembangnya Iptek, TNI di matra Laut, Udara dan Darat, harus terus mengikuti perkembangan high technology. Yang terakhir itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Data tahun 2013, menunjukkan TNI AL mengirim 100 orang perwira untuk menempuh pendidikan S-2 dan S-3 ke laur negeri (Harvard, Massachusetts Institue of Technology, MIT dan Oxford University) atau pendidikan untuk persenjataan, itu sekedar contoh.

 

Begitu pula untuk bidang intelijen mantan Panglima TNI Jenderal Muldoko (2014) pernah mengemukakan kemampuan intelijen TNI belakangan ini melemah. Kondisi tersebut, masih diperparah dengan belum adanya pemetaan dan muatan mendalam tentang berbagai jenis ancaman negara yang berkembang cepat dan dinamis, hingga yang tercantum dalam UU No 17 Tahun 2011, tentang Intelijen Negara sudah ketinggalan jaman. 

Dampaknya BIN sebagai amanat konstitusi bidang intelijen sulit menentukan jenis kekuatan penangkal dengan menggunakan doktrin sistem pertahanan dan keamanan negara yang melibatkan kekuatan bangsa. Efek lain operasi intelijen di setiap lembaga negara yang menanganinya cenderung berjalan sendiri-sendiri dan rawan disalahgunakan oleh  kepentingan elite politik dan penyelenggara negara (FSS).     

 

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate