Untuk kesekian kalinya publik dikejutkan dengan kasus korupsi yang melibatkan elite politik. Tertangkapnya Ketua DPD Irman Gusman oleh KPK mengejutkan banyak pihak. DPD selama ini tidak dianggap sebagai lembaga yang punya kewenangan besar. Tidak seperti DPR yang punya kewenangan menentukan anggaran pemerintah, DPD praktis kurang berkuasa. Tetapi penangkapan Irman Gusman oleh KPK memberi sinyal, bahwa korupsi tidak hanya terjadi pada lembaga berkuasa. Melainkan Irman sebagai Ketua DPD bisa memperdagangkan pengaruh (Koran Tempo, 21/9/2016). 

Mengapa Republik ini kian carut-marut dengan persoalan korupsi dan suap yang sudah menggurita di seluruh lini kehidupan? Pertanyaan itu tidak hanya muncul dalam forum seminar di kalangan kelas menengah dan kampus-kampus, tetapi juga menjadi obrolan di warung kopi. Pertanyaannya justru kian nyaring ketika negeri ini telah menjemput sistem demokrasi dan mengakhiri rezim otoriter sejak Mei 1998. Betapa pun masih prosedural, capaian atas demokrasi itu jelas suatu prestasi. Namun, prestasinya menjadi tidak berarti jika pada saat sama moralitas elite politiknya bobrok, silau kekuasaan, sudah buta, tuli, dan bisu.

>Kini mayoritas masyarakat kita gamang dengan komitmen elite politik di Indonesia. Dan, mayoritas masyarakat apriori melihat tingkah laku para elite politik yang antar perkataan dengan perbuatannya tidak klop, hingga terkesan munafik. Mereka hanya berpikir transaksional, rakus, serakah serta memikirkan kepentingan diri sendiri dan keluarga. Di berbagai survei dalam sebulan terakhir ini publik kian tidak percaya dengan para elite politik dan pejabat publik. Padahal Mr. Supomo salah seorang tokoh proklamator yang mengusulkan nama Pancasila kepada Bung Karno, telah menegaskan “semua tergantung kepada para penyelenggara negara.” Pesan itu sudah sangat terang benderang.      

Apalagi kalo kita mengikuti berbagai berita dan wacana korupsi di berbagai media cetak dan elektronik maka kita patut bersedih. Hampir setiap hari kita disuguhi beragam berita dan informasi yang menyinggung rasa keadilan masyarakat, yakni maraknya elite politik tersangkut dan terlibat korupsi. Yang lebih menyedihkan, perilaku kotor dan tercela itu bukan dilakukan oleh masyarakat menangah ke bawah, tetapi justru melibatkan elite politik dan pejabat pemerintah. Sungguh ironis. 

Kalau kita review ke belakang sejak terungkap kasus korupsi Hambalang dan pembangunan Wisma Atlet di Palembang yang melibatkan elite Partai Demokrat seperti Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Angelina Sondahk, Andi Mallarangeng, hingga Jero Wacik dan Sutan Batugana, ditambah Akil Mochtar ketua MK, Lufthi Hasan Ishak Presiden PKS, dan Suruya Dharmaali maka kegaduhan politik terkait korupsi di tanah air, tak pernah reda hingga kasus tertangkapnya Irman Gusman oleh KPK. Padahal mereka yang sekarang berurusan dengan KPK itu dulunya sering berbicara lantang “katakan tidak pada korupsi.” 

Juga ironis sekali kasus korupsi dan suap ini juga terjadi pada partai yang dianggap sangat Islami yakni PKS dan PPP. Dari semua yang kita sebut di atas bukanlah orang sembarangan. Lantas pertanyaannya dimana moralitas mereka dan dimana hati nurabni mereka. Padahal mereka sudah mendapat mandat dari rakyat menjadi elite politik dan openyelenggara negara tapi perilakunya tercela, gila kuasa, bahkan sudah buta, tuli, dan bisu. (FSS)

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate