Korupsi yang sudah menggurita di semua lini kehidupan kini semakin parah dan diyakini sebagai perusak utama  struktur sosial, ekonomi, politik, dan hukum di Tanah Air. Alih-alih memperberat hukuman bagi para koruptor untuk menimbulkan efek jera, kini Indonesia menghadapi pelemahan terhadap pemberantasan korupsi yang kian masif.

Hasil Jajak Pendapat Kompas (13/9) menunjukkan hukuman yang diberikan kepada koruptor sebagai efek jera ternyata 92,2 % responden menjawab belum memberi efek jera. Kemudian terhadap praktik korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini 65,3 % menjawab makin parah. Dan vonis terhadap koruptor telah mengembalikan uang negara ternyata 71,8 % responden menjawab belum berhasil. Bahkan rata-rata vonis pengadilan Tipikor Semester I pada Tahun 2013-2016 hanya 2 tahun 5 bulan. Sungguh aneh dan kian pendek lama hukumannya.      

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa upaya pelemahanterhadap pemberantasan korupsi menjadikannya (korupsi) bukan lagi sebagai kejahatan luar biasa, melainkan kejahatan biasa. Rata-rata hukuman untuk para koruptor semakin singkat dan anehnya Partai Politik yang menghasilkan pejabat publik tidak sungkan dan malu menjadi mantan narapidana perkara korupsi sebagai elite partai dan mereka masih bisa langsung mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Padahal Mr. Soepomo salah satu tokoh proklamasi pernah mengatakan bahwa “semua itu tergantung pada para penyelenggara negara.”      

Apalagi kini Kementerian Hukum dan HAM tengah menyiapkan revisi PP No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dari revisi itu dikhawatirkan memudahkan pemberian remisi bagi koruptor karena menghilangkan syarat berstatus Justice Collabolator, pelaku kejahatan korupsi yang mau membongkar kejahatan. Pada saat sama, wacana revisi UU KPK yang ditengaraijuga melemahkan pemberantasan korupsi di Republik ini belum sepenuhnya dihentikan. 

Dan ada lagi surat edaran Jaksa Agung RI B-113/F/FD.1/05/2010 yang meminta jaksa agar tidak melanjutkan pengusutan kasus korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 50 juta jika uang yang dikorupsi itu sudah dikembalikan. Karena itu kini saatnya KPK berteriak lantang terhadap pembusukan semua itu yakni upaya secara sistemis dan masif pelemahan terhadap pemeberantasan korupsi di Tanah Air. Padahal, akibat korupsi yang sudah menggurita di semua lini kehidupan ini merupakan penyebab utama kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi antara orang kaya dan miskin.

Karena korupsi menghilangkan kesempatan yang setara dan menurut laporan Bank Dunia, Indonesia’s Rising Divide 2015 menyebutkan sekitar 1 persen orang kaya bisa menguasai 50% kekayaan di Indonesia. Dari hasil jajak pendapat Kompas di atas, sungguh terang benderang menyimpulkan korupsi di Indonesia semakin parah akibat vonis pidana terhadap koruptor belum memberi efek jera.  Masih ditambah korupsi politik berupa money politics yang telah membudaya, serta kerakusan dan ketamakan elite politik yang serba transaksional saat membahas UU dan kebijakan publik.

Last but not least masih ditambah usulan Presiden Jokowi soal anti kriminalisasi kebijakan sangat boleh jadi bisa mendorong dan atau disalahgunakan para kepala daerah yang tidak bertanggung jawab hingga dijadikan pintu masuk bancaan anggaran di daerah-daerah. Semua itu menjadi lengkap upaya terhadap pelemahan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dan itu semua menjadi PR terberat bagi penegakan hukum di Republik ini. (FSS

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate