Tidak hanya kinerja yang dinilai buruk, kualitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014–2019 juga dinilai rendah, bahkan masih lebih baik protret anggota DPR era Orde Baru. DPR periode sekarang dinilai lebih rakus dan hedonis dengan gaya hidup mewah dan jauh dari kehidupan rakyat. Padahal mereka wakil rakyat, sungguh absurb.

Terkait hal di atas Koordinasi Formappi, Sebastian Salang mengungkapkan dengan melihat kualitas DPR sekarang, dapat disimpulkan DPR era Orde Baru jauh lebih baik kinerjanya baik anggota maupun lembaga. DPR era Orde Baru hanya ada ruang kecil yang ditempati enam anggota dan satu hingga dua sekretaris. Paling tidak secara kuantitas mereka lebih produktif dan kualitas mereka lebih dekat dengan rakyat dibanding DPR sekarang. Padahal, mereka lebih banyak menjadi stempel pemerintah.      

Kalau boleh jujur, harus diakui DPR sekarang ini merupakan cermin bening dari praktek politik amat primitif, yakni siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Kondisi seperti yang ditulis Laswell tahun 1936 itu merupakan rendahnya kulitas dan kompetensi para anggota yang ada di dalam Parlemen serta tidak adanya desain dasar dari pemerintahan. Sehingga politik menjadi komoditas dan transaksional (nyang-nyangan), tak lagi sebagai cita-cita dan panggilan hidup atau lebh sebagai pekerjaan untuk memperoleh manfaat finansial semata bagi kepentingan pribadi dan kelompok. 

Memimjam bahasanya Hamdi Muluk (2016), DPR periode sekarang mengalami alienasi dengan rakyat yang mereka wakili. Mereka mayoritas tidak lagi nyambung dengan rakyat yang mereka wakili dan perilaku politik anggota DPR menjadi hal yang asing bagi rakyat. Jika dibanding kinerja DPR awal reformasi juga masih jauh lebih bagus (baca: berkualitas) dibandingkan kinerja DPR sekarang. Untuk sekedar contoh, ada produk UU  DPR sekarang, yang sudah disahkan digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kondisi tersebut di atas, sangat ironis mengingat DPR sekarang sudah didukung fasilitas lengkap dengan anggaran yang jauh lebih besar dan memadahi. DPR sekarang punya dua staf ahli dan satu asisten dan biaya pembahasan satu UU bisa Rp 5,3 milyar. Selama dua tahun Oktober 2014 – Agustus 2016, hanya tujuh UU yang dihasilkan DPR, itupun ada UU yang hanya ratifikasi perjanjian internasional dan UU APBN inisiatif pemerintah. Dengan melihat realita seperti itu, ternyata tidak ada korelasi nyata, antara peningkatan anggaran dan fasilitas mewah dengan perbaikan kualitas dan kinerja DPR. 

Mereka juga terkesan tamak, serakah, dan kurang berdisiplin. Lebih memalukan lagi, beberapa diantara mereka seperti Damayanti untuk sekedar contoh, tertangkap tangan KPK akibat suap dan korupsi. Lebih dari itu, buruknya kinerja DPR tersebut juga disumbang dari kualitas partai politik, yang tidak menjalankan peran dan fungsi substantifnya, seperti melalukan pendidikan politik, kaderisasi para anggota, komunikasi politik, agregasi dan artikulasi politik, serta menyelesaikan konflik dalam masyarakat. 

Hal itu juga dapat digambarkan dengan peribahasa Melayu, ”jika di hulu airnya keruh, tidak dapat dihindari di hilir airnya pasti keruh juga,” buruk karena perekrutan dan kaderisasi nya juga buruk (Media Indonesia, 23/8/2016). Untuk meningkatkan kualitas dan kinerja yang lebih baik, maka peran dan fungsi substantif partai mau tidak mau harus dijalankan dan perbaikan proses sejak dari sumbernya merupakan sebuah keniscayaan. Semangat itulah yang mengiringi RUU Pemilu yang kini masih dimatangkan oleh pemerintah dan Parlemen. 

Masih 13 point krusial dalam RUU itu baik untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD atau memilih Presiden dan Wakil Presiden yang digelar serentak pada Pemilu 2019. Bagaimana pun DPR masih dibutuhkan Republik ini tapi bukan sekedar pelengkap demokrasi. DPR akan ideal dan berbobot jika diidi enggota Dewan yang berkualitas. Pengetatan syarat menjadi Caleg seperti RUU Pemilu bisa menjadi awal menuju ke arah itu . (FSS)

 

Category: Our Stand

CATAHU 2018

Tidak terasa penghujung tahun 2018 sudah di depan mata dan masuk tahun baru 2019. Lantas apa yang terjadi sepanjang tahun 2018 ini? Dari perkembangan Media Sosial, yang ikut mewarnai politik secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis, dari berorientasi kekuasaan, kini lebih kepada keseharian.

Perubahan itu berimplikasi pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui media sosial secara masif. Sementara perkembangan dunia politik baik partai maupun parlemen cenderung stagnan. Kedua institusi itu nyaris tak menorehkan karya monumentalnya, justru banyak kader partai, anggota parlemen, dan kepala daerah terjerat korupsi. Itu persoalan penting 2018, dan bagaimana prospek 2019?

Untuk mengulasnya, PARA Syndicate menggelar DISKUSI PUBLIK sebagai
Catatan Akhir Tahun 2018, dengan tema:

"Riuh Tahun Politik: More Noise than Voice"

Tulisan-tulisan berikut adalah paparan hasil kajian dalam sub topic:

- Partai & Pileg 2019 (FS Swantoro)
- Korupsi (Jusuf Suroso)
- Politik Hukum (Agung Sulistyo)
- Media & Komunikasi (Bekti Waluyo)
- Pilpres 2019 (Ari Nurcahyo)


 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate