Pidato Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyentil Presiden Joko Widodo dalam kongres IV PDI-P di Bali kian menegaskan realitas yang terjadi di antara Presiden dan PDIP, yakni bahwa Megawati masih merasa berjasa mengusung Joko Widodo dan Presiden merasa masih ”di bawah” Megawati.

Untuk pertamakali dalam sejarah, Presiden menghadiri kongres partai dalam kapasitas murni sebagai kader partai. Mengenakan jas merah, duduk di barisan terdepan bersama Megawati, Wapres Jusuf Kalla, dan Ketua DPP Puan Maharani. Presiden seperti ingin membuktikan bahwa dirinya masih kader PDI-P yang setia. Sebab, Presiden Jokowi juga tidak diberi kesempatan berpidato, melainkan hanya duduk manis menyimak pidato Megawati.

Sikap itu pasti tidak pas dan tepat. Lembaga kepresidenan adalah jabatan yang melekat pada Joko Widodo dan sudah sewajarnya apabila setiap forum di negeri ini, apalagi forum setingkat kongres partai, kehadiran Presiden tidak terlepas dari kewibawaan lembaga kepresidenan. Peristiwa di Bali itu secara simbolik menunjukkan, kepala negara dan kepala pemerintahan harus tunduk kepada partai yang mengusungnya. Pernyataan dalam pidato Megawati menggaris bawahi hal itu. Dalam beberapa bagian pidato Megawati mengingatkan kepada Presiden agar tidak melenceng dari tugas sebagai kepala negara, tapi tetap berpegang pada konstitusi dan tidak melupakan sejarah. Megawati menegaskan pekerjaan rumah adalah mengatur mekanisme kerja antara pemerintah dan partai pengusungnya.

Ada kesan lain bahwa PDIP dan Megawati belum ikhlas ”mewakafkan” Joko Widodo sebagai Presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Sangat benar bahwa seorang presiden terpilih akan mendasarkan kebijakannya berdasarkan platform dan ideologi partai. Hal itu terjadi di mana pun di dunia. Situasi itu menjadi berbeda bagi Indonesia karena sistem demokrasi kita tidak memberi ruang dan tempat yang leluasa bagi ideologi partai. Keberatan Megawati bahwa Presiden akan meninggalkan partai tercermin dari ungkapan kekhawatirannya akan keberadaan penumpang gelap yang ada di lingkaran pemerintahan. Secara lugas, juga dikatakan agar tidak dilupakan bahwa Joko Widodo menjadi Presiden adalah karena PDIP. Situasi itu akan menjadi problem bagi pemerintahan yang berkuasa apabila Jokowi tidak cepat menegakkan kewibawaan lembaga kepresidenan (Swantoro).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2