Rabu (22/4/2015) siang, Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan resmi menjabat sebagai Wakil Kepala Polri setelah dilantik Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti. Pelantikan itu berlangsung tertutup di Mabes Polri, Jakarta (Kompas.com, 22/4/2015). Sebelumnya Kapolri menjelaskan, sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi sudah digelar pada Jumat (17/4/2015), namun keputusan tentang penunjukan Budi Gunawan sebagai Wakapolri baru didapatkan pada Selasa (21/4/2015) malam.

Komjen Budi Gunawan memang paling berpeluang kuat menjadi Wakapolri. Kompas (7/4/2015) mencatat, Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan menilai, Budi Gunawan merupakan kandidat utama dan kuat untuk mengisi posisi Wakapolri. Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti juga mengatakan, calon Wakapolri diprioritaskan diisi perwira polisi bintang tiga paling senior. Saat ini ada sembilan jenderal bintang tiga di Polri. Pemilihan Wakapolri ditentukan mekanisme internal, melalui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti), dan selanjutnya diserahkan kepada presiden untuk mendapat persetujuan. Wanjakti terdiri atas Kapolri serta sejumlah jenderal bintang tiga dan dua, yang akan bersidang untuk memutuskan nama calon Wakapolri, dengan kriteria bintang tiga paling senior dan punya prestasi menonjol. Kriteria ini mengarah pada Budi Gunawan. Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti tampak memberi sinyal peluang itu. Ia sendiri mengaku sudah mengantongi nama wakilnya, salah satunya nama Budi Gunawan. “Itu baru sebatas masukan,” kata Badrodin (Koran Tempo, 18/4/2015).

Setelah dibatalkan sebagai calon Kapolri karena sempat jadi tersangka KPK, nama Budi Gunawan muncul sebagai calon kuat Wakapolri dengan dukungan mayoritas fraksi DPR ketika rapat konsultasi DPR dan Presiden pada 6 April 2015. Saat itu mayoritas fraksi menyampaikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo supaya Budi Gunawan bisa menjadi Wakapolri. Fraksi dari koalisi partai pemerintah, yaitu PDI-P, PKB, NasDem, PPP, dan Hanura, bersikap mendukung pencalonan Budi Gunawan sebagai Wakapolri, sedangkan empat fraksi non-pemerintah, yakni Golkar, Gerindra, PKS, dan PAN, hanya mengamini, dan Partai Demokrat memilih untuk tidak bersikap.

Meski putusan praperadilan PN Jakarta Selatan membatalkan penetapan KPK terhadap Budi Gunawan sebagai tersangka, lalu KPK telah melimpahkan kasus itu ke Kejaksaan Agung, dan belakangan Kejaksaan Agung sudah menyerahkan kasus itu ke Bareskrim Polri, namun masalah hukumnya belum dikatakan selesai. Hal ini berpotensi membuka gejolak lanjutan di masyarakat yang kritis terhadap penunjukan Budi Gunawan. Seperti dikutip Koran Tempo (18/4/2015), kiranya patut memperhatikan pesan mantan Ketua Tim 9 Syafii Maarif, “Pilih orang yang tak bikin heboh lagi republik ini.” (Ari Nurcahyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2