Laporan rencana umum pengadaan barang dan jasa DPR tahun ini menuai kritik dari publik. Sekretariat Jenderal DPR mengalokasikan anggaran Rp 220 miliar untuk pengadaan barang dan jasa di lingkungan DPR. Pagu anggaran sebesar itu dinilai tak wajar, sehingga membuka peluang terjadinya permainan anggaran. Belakangan diakui pihak Sekjen DPR bahwa rencana anggaran tersebut rata-rata lebih besar 10 persen dari realisasi belanja.

Menurut laporan Koran Tempo (15/4/2015), dalam rencana pengadaan senilai total Rp 220 miliar itu, Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi menganggarkan Rp 80,48 miliar, dengan alokasi di antaranya untuk pengadaan pewangi atau pengharum ruangan Rp 2,3 miliar; untuk pemeliharaan, perawatan medis, dan pakan rusa Rp 650 juta; untuk pemeliharaan kompleks rumah jabatan anggota DPR RI di Kalibata Rp 32,15 miliar; untuk pemeliharaan kompleks rumah jabatan anggota DPR di Ulujami Rp 4,16 miliar. Sementara Biro Humas dan Pemberitaan mengganggarkan Rp 86,21 miliar, untuk alokasi pengadaan komputer di ruang kerja anggota DPR Rp 12,32 miliar. Selain itu ada juga untuk pengadaan dan pemasangan digital broadcast system TV Parlemen Rp 70 miliar. Sebagai catatan, untuk belanja pewangi, terjadi kenaikan Rp 1,1 miliar dibandingkan anggaran tahun 2014. Adapun untuk perawatan rusa pada tahun anggaran 2014 hanya mencapai Rp 100-150 juta.

Kalangan pemerhati anggaran menduga telah terjadi ketidaktepatan dalam perencanaan yang bisa membuka peluang permainan anggaran. Pihak Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti menepis telah terjadi pembengkakan anggaran pengadaan tersebut, “Perencanaan anggaran di DPR tak mungkin ngawur dan asal-asalan. Ada proses, kriteria, standar, dan tahapan-tahapan tertentu” (Kompas, 15/4/2015). Namun belakangan pada kesempatan lain Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani juga mengatakan, “Untuk pagu, memang selalu dilebihkan 10 persen saat lelang diumumkan” (Koran Tempo, 15/4/2015). Publik akan menilainya!

Dikabarkan juga bahwa DPR tengah menyiapkan desain dan konsep usulan berupa peraturan tentang polisi parlemen, dengan alasan untuk memperkuat pengamanan di kompleks Senayan. Hal ini juga memancing kritikan, karena alih-alih memperkuat keamanan kompleks DPR justru akan menjauhkan wakil rakyat dengan rakyatnya, selain juga akan membawa konsekuensi pada penambahan beban anggaran yang semestinya bisa dialokasikan untuk kebutuhan rakyat.

Dengan asumsi bahwa permainan anggaran itu tidak ada, maka tampilan adanya taman rusa, ruang kerja anggota DPR yang wangi dengan pengharum ruangan, jaringan TV dan komputer baru, dan usulan polisi DPR, akan menjadi pertaruhan besar bagi kinerja para anggota dewan yang terhormat agar berdedikasi untuk bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat. Namun jika di sana terjadi patgulipat memainkan anggaran, rakyat harus melawan! (Ari Nurcahyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2