Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tatik Hardiyanti menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali yang menyoal keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Kompas, 9/4/2015).

Keputusan ini berbeda dengan keputusan hakim Sarpin Rizaldi dari kantor pengadilan yang sama 16 Februari 2015 lalu, yang mengabulkan praperadilan yang dimohonkan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan atas penetapan dirinya sebagai tersangka korupsi, menerima hadiah, janji atau gratifikasi selama menjabat sebagai kepala biro pembinaan karier deputi sumber daya manusia Polri periode 2003-2006.

Alasan penolakan hakim Tatik, praperadilan tidak berwenang memeriksa keabsahan penetapan tersangka. Penetapan tersangka juga bukan bagian dari tindakan upaya paksa penyidik, melainkan merupakan tindakan administratif yang dilakukan penyidik. Tatik juga mengutip Pasal 77 jo Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 82 Ayat (1) Huruf b KUHAP yang menyatakan, bahwa penetapan tersangka bukan kewenangan lembaga praperadilan.

Keputusan hakim Tatik ini mendapat apresiasi berbagai kalangan ahli hukum, aktivis anti korupsi maupun komisi yudisial. Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengatakan keputusan ini seharusnya menjadi rujukan bagi hakim lain yang obyeknya sama yaitu penetapan tersangka. Namun juru bicara Mahkamah Agung Suhadi berpendapat lain. Menurutnya perbedaan keputusan hakim Tatik dan Sarpin adalah hal yang wajar. Oleh karena setiap permohonan praperadilan memiliki kekhususan dan berbeda satu sama lain (Kompas,9/4/2015). Namun Suhadi enggan merinci apa yang ia maksud kekhususan itu.

Pernyataan Suhadi ini kian memastikan tiadanya kepastian hukum di negeri ini. Kasus praperadilan dengan obyek dan subyek hukum yang sama, pengadilan sama, alasan yuridis dan “kitab suci” yang digunakan juga sama, tetapi hanya karena hakimnya berbeda, keputusannya pun berbeda pula. (Jusuf Suroso)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2