Setelah rapat konsultasi dengan Presiden pada Senin (6/4/2015), akhirnya DPR menerima alasan dan penjelasan Presiden untuk mengganti calon Kapolri dari Komjen Budi Gunawan menjadi Komjen Badrodin Haiti. Selanjutnya Komisi III DPR akan memproses pencalonan Komjen Badrodin Haiti melalui uji kelayakan dan kepatutan. Selain itu berita menariknya, mayoritas fraksi di DPR juga mengusulkan Budi Gunawan (BG) menjadi Wakapolri.

 

Menguatkan hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Anton Charliyan menilai, Budi Gunawan merupakan kandidat utama dan kuat untuk mengisi posisi Wakapolri yang segera ditinggalkan Badrodin (Kompas, 7/4/2015). Dan baru diketahui bahwa Kejaksaan Agung rupanya telah melimpahkan berkas pengusutan kasus gratifikasi yang diduga dilakukan Budi Gunawan kepada Polri pada Kamis pekan lalu. Dalam pelimpahan tersebut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Widyopramono menjelaskan, pelimpahan berkas kasus Budi Gunawan ke kepolisian dilakukan berdasarkan nota kesepahaman antara Kejagung, KPK, dan Polri pada 2012, yang berlaku sampai empat tahun (Kompas, 8/4/2015).

Dalam nota kesepahaman itu disebutkan, bahwa apabila KPK, Polri atau Kejaksaan melakukan penyidikan dalam satu kasus yang sama, yang mempunyai wewenang adalah lembaga yang lebih dahulu melakukan penyidikan. Karena Polri pernah menangani kasus Budi Gunawan, maka ini menjadi alasan untuk mengembalikan penanganan kasusnya kepada Polri. Jaksa Agung HM Prasetyo meminta masyarakat mempercayai Polri dalam menangani kasus Budi Gunawan. Sementara Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP menyatakan, pelimpahan kasus Budi Gunawan sepenuhnya menjadi wewenang Kejaksaan.

Dalam penanganan kasus BG, berkembang pembicaraan publik bahwa Kejaksaan dinilai tidak punya keberanian, dan KPK dikesankan lepas tangan, serta Polri diduga sebagai katup aman untuk menutup kasus BG. Publik bisa menilai bahwa jalannya proses serah-terima pelimpahan kasus Budi Gunawan (BG) dimulai dari KPK kepada Kejaksaan, dan dilanjutkan dari Kejaksaan kepada Kepolisian merupakan bentuk kompromi “jalan melingkar” terhadap penyelesaian kasus BG yang sejak awal punya tarikan magnet politik yang kuat. Karena itu, “jalur hukum” proses pelimpahan kasus Budi Gunawan sejak dari KPK hingga kembali ke Polri patut diduga punya relevansinya dengan “jalan politik” mayoritas fraksi di DPR yang menyuarakan usulan untuk menjadikan Budi Gunawan sebagai Wakapolri. (Ari Nurcahyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2