Dalam makna positif, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang final dan mengikat dapat mendorong terjadinya proses politik yang lebih baik. Namun pada kesempatan lain, putusan MK yang ahistoris dan inkonsisten satu dengan yang lain, dalam pelaksanaannya dapat membawa ketegangan dan kegaduhan politik. Sedangkan kita sebagai masyarakat negara bergantung pada tatanan normatif, maka norma yang kacau pun akan menghasilkan masyarakat yang chaos.

 

Penolakan Setya Novanto untuk diperiksa kembali oleh KPK, dengan memanfaatkan norma baru yang dikeluarkan oleh MK melalui putusannya bernomor 76/PUU-XII/2014 yang menguji Pasal 245 UU MD3. Pertimbangan hukum yang mengubah pasal tentang ‘pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR dengan melalui persetujuan tertulis dari Presiden’, telah menyeret masuk lembaga eksekutif ke dalam proses peradilan. Perhatikan ketidakkonsistenan putusan MK dari putusan sebelumnya; Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011 yang menyebutkan ‘syarat persetujuan tertulis dari Presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan akan menghambat percepatan proses peradilan dan secara tidak langsung mengintervensi sistem penegakan keadilan’.

Mahfum, bahwa amar putusan yang terdapat pada pertimbangan MK menjadikannya sebagai norma yang final dan mengikat, sehingga memiliki kewajiban untuk dilaksanakan secara umum. Namun plintat-plintut putusan MK itu mengakibatkan permasalahan hukum baru, menimbulkan ketidakpastian dan menghambat proses penegakan hukum. Bayangkan, karena tidak ada batasan jangka waktu permohonan maupun pemberian izin, Presiden bisa saja tidak segera mengeluarkan izin tertulis. Akibatnya, proses hukum terhadap anggota legislatif tersebut tidak bisa dilanjutkan. Terhambatnya proses hukum secara langsung berpotensi menghambat penegakan hukum untuk mencapai keadilan; Justice Delayed is Justice Denied.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) sebagai salah satu prinsip pokok negara hukum menjadi sulit untuk diterapkan. Sebagai pengemban fungsi eksekutif yang menerima ‘bola panas’ dari judikatif, Presiden dipaksa untuk menggunakan kewenangan yang secara politik tidak mudah baginya. Sebuah kewenangan yang harus dilakukan, meski dalam frame dukungan politik, bisa saja dianggap sebagai tindakan untuk melindungi kedudukan koalisi maupun menyerang kelompok oposisi pemerintahannya.

Kewenangan Presiden itu pada kenyataannya (in het werkelijkheid) merupakan intervensi eksekutif yang dapat memancing kegaduhan politik, terkait konflik antar lembaga kekuasaan dan sentimen dukungan politik. Hingga itu semua hanya akan menghilangkan kepercayaan masyarakat pada proses penyelenggaraan negara.

Lebih jauh lagi, kekacauan konsistensi tafsir hukum yang diciptakan oleh lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi ini adalah sebuah ironi. Padahal, tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang merupakan tafsir satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum. Sedangkan antar putusannya yang inkonsisten menghasilkan kondisi hukum yang ambigu dan multitafsir, maka timbullah pertanyaan: tafsir manakah yang harus diterapkan? Pertentangan tafsir yang ada atas satu materi hukum, menciptakan suatu ketidakpastian hukum yang sejatinya mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, hingga dalam penerapan putusan-putusan itu menjadi sulit untuk dilaksanakan. Dan, putusan yang tidak segera dilaksanakan atau diindahkan oleh yang berkepentingan, hanya akan menjadi law in book, putusan di atas kertas tanpa kekuatan memaksa (eksekutorial), yang berakibat hukum membusuk tidak berguna. Asas peradilan yang bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan tidak terlaksana, dan akhirnya Presiden justru dianggap memiliki andil dalam pembusukan hukum dari dalam.

Selanjutnya, karena hasil pertimbangan MK itu tiada lain adalah sebuah norma, maka jika tidak dijalankan, dapat berakibat pada kekacauan di masyarakat. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada masyarakat yang hidup tanpa norma (normless society), karena tanpanya akan sulit memprediksi perilaku. Demikian pula menjadi sulit dalam membaca niat atau kehendak –sebagai materi dalam bahasan dan pembentukan hukum. Sedangkan lazim dipahami, jika individu-individu masyarakat mengikuti norma kelompok dalam tatanan hukum yang ada, standar perilaku yang terkandung dalam norma tersebut dapat menghasilkan ketertiban (pelaksanaan hukum) bagi kelancaran kehidupan bernegara.

 

Kepiawaian Setya Novanto berkelit dari proses hukum seperti tiada habis. Pendulum kasus korupsi KTP-el kini telah digoyang ke arah Presiden. Di lain pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipaksa multitasking: memberantas korupsi, sekaligus mati-matian menghadapi tekanan politik yang tidak pernah surut. Anak kandung reformasi ini diharapkan mampu bertahan melawan nafsu para koruptor yang hari demi hari kian ganas mengangkangi hukum dengan menggunakan kekuasaan; “hukum tetap menjadi panglima, namun politik dijadikannya raja”.

Maka, hukum tak boleh lagi ramah kepada para pelaku korupsi. Substansi hukum yang lemah adalah bertaut dengan komitmen para penegak hukum yang tidak memihak pada agenda pemberantasan korupsi. Jika masyarakat setuju bahwa ‘syarat persetujuan tertulis dari Presiden’ hanya akan menghambat proses hukum, maka upaya re-judicial review atas ketentuan undang-undang dimaksud, dapat dilakukan. KPK, Kejaksaan, Kepolisian, juga Pemerintah –sebagai adressat putusan MK– harus mendorong hukum yang praktis dan tegas untuk melawan pelaku korupsi yang kian ganas.

Palu keras Hakim Agung Artidjo dapat mengilhami kerja seluruh penegak hukum. Menempatkan korupsi sebagai extra-ordinary crime, tidak hanya dalam konteks perbuatan, namun juga dalam hal pemberantasan dengan penegakan hukumnya.
(Ad Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2