Upaya penyelesaian keadaan darurat negara harus menjadi perhatian bersama suprastruktur politik. Dalam kasus ketatanegaraan saat ini, pembahasan terkait Perppu semestinya dapat menemukan cara penyelesaian konteks kegentingan atau daruratnya keadaan, bukan semata mempersoalkan konstitusionalitas Perppu yang dikeluarkan.

  

   Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi hak subjektif Presiden atas keadaan yang objektif. Asas salus populi suprema lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi negara) sebagai dasar kewenangan bagi Presiden untuk menyatakan keadaan darurat seperti dimaksud, dapat menimbulkan masalah di saat belum adanya pengaturan yang kuat terkait masa berlakunya, serta perdebatan perihal makna nomenklatur ‘kegentingan yang memaksa’ dan ‘keadaan bahaya’.

   Sebelum memperdebatkan pengertian keadaan darurat yang diatur dalam konstitusi UUD 1945, perlu dipahami prinsip kedaulatan rakyat, di mana konstitusi dianalogikan sebagai perjanjian (rakyat) yang membentuk norma. Interpretation of constitutions ini dilakukan untuk memastikan niat atau tujuan rakyat di saat memberikan kepercayaan kekuasaannya ke dalam sebuah perjanjian yang menjadi norma hukum dalam bentuk kontitusi. Konstitusi harus dinilai sebagai seperangkat fakta moral atau keadilan yang menjadi dambaan pemilik utama kekuasaan, yakni rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

   Meskipun Steven D. Smith mengandaikan apa yang kita tafsirkan semestinya berdasarkan niat dari pelaku penyusun ketentuan konstitusi, namun jelas pelaku penyusun merupakan kepanjangan tangan dan berbicara atas nama masyarakat negara konstitusi. Suara rakyat dirangkum menjadi dan menterjemah sebagai niat pelaku penyusun. Pemahaman tersebut merupakan hal penting dalam komitmen berdemokrasi. 

 

Nomenklatur ‘Keadaan Darurat’

   Kajian historis atas Perppu dapat diawali dengan mengamati hasil kerja panitia kecil BPUPKI yang bertugas merumuskan UUD 1945, kala itu dipimpin oleh Soepomo. Perppu dirumuskan dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan ‘Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang’. Namun empat tahun sesudahnya, Soepomo yang kembali mengemban tugas merumuskan Konstitusi RIS mengganti istilah Perppu dengan ‘undang-undang darurat’ yang merupakan nomenklatur umum yang dipakai oleh banyak negara di masa itu hingga kini.

   Dalam konteks sejarah gramatikal, original intent para founding father tersebut dikuatkan oleh ‘original meaning’ dari kata-kata dalam konstitusi. Melalui penguraian makna dasar ketika konstitusi dirumuskan akan didapat norma sesungguhnya yang dimaksud oleh konstitusi. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti ‘kegentingan’ sebagai sebuah keadaan yang krisis, genting, dan gawat. Tafsir yang sama dengan ‘keadaan berbahaya’ sebagai keadaan yang krisis dan gawat. 

   Hal tersebut menunjukkan interpretasi konstitusi a quo dari Soepomo memberi maksud ‘peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang’ adalah sama dan seharusnya disebut dengan istilah ‘undang-undang darurat’. Originalism membantu memberikan pemahaman spesifik, bahwa tidak ada tafsir yang berbeda antara ‘kegentingan yang memaksa’ (pada Pasal 22 UUD 1945) dengan ‘keadaan bahaya’ (pada Pasal 12 UUD 1945). Kedua kondisi tersebut berada dalam kriteria yang sama, yakni: keadaan darurat. 

 

Keadaan Darurat Harus Bersifat Sementara

   Ketentuan hukum nasional yang ada hanya menentukan Perppu mulai berlaku sejak ditetapkan, hingga pernyataan pendapat DPR untuk menerima atau menolak pada sidang berikutnya. Permasalahannya, tidak ada aturan yang tegas terkait sidang DPR yang mana atau kapan yang akan membahas Perppu a quo. Hingga realtif tidak ada batasan waktu terkait hal tersebut. Hal ini mengakibatkan Perppu dapat saja terus berlaku, meskipun muncul pendapat yang samar-samar. 

   Pendapat samar-samar yang dimaksud adalah kondisi di mana DPR tidak nyata-nyata menolak atau tidak nyata-nyata menerima, seperti pada kasus DPR hanya meminta agar Pemerintah mengajukan RUU sebagai pengganti Perppu. Padahal, pengajuan RUU hingga penetapannya menjadi Undang-Undang harus melewati mekanisme yang cukup panjang dan memakan waktu yang tidak sebentar, sedangkan materi yang diatur merupakan situasi hukum atau ketatanegaraan yang bersifat darurat harus secepatnya diselesaikan. 

   Terminologi staatvanoorlog en beleg atau state of emergency dalam literatur Hukum Internasional memaknai keadaan darurat sebagai situasi yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya; suatu keadaan yang luar biasa (eksepsional) dan bersifat temporer. Mengapa harus temporer? Karena dalam keadaan ini terjadi pembatasan dan pengecualian pelaksanaan hak-hak sipil dan politik. Bayangkan di kala sebuah Perppu yang bernasib tak menentu, tidak ditolak ataupun belum disetujui, namun terus berlaku; sedangkan keadaan darurat yang menjadi dasar penerbitannya telah teratasi. Dari status tersebut, hak sipil dan politik warga negara akan terus terbatasi, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara akan dipandang sebagai lembaga kekuasaan yang represif dan otoriter, meskipun konstitusi menyatakan keabsahannya. 

 

Menghidupkan Kembali Semangat Hukum Progresif

   Perppu mengandung semangat dari Pemerintah untuk mengembalikan keadaan genting (darurat) menjadi normal. Jika Perppu sebagai landasan tindakan niat tersebut dibatalkan atau tidak diterima, maka Pemerintah akan kehilangan dasar untuk bertindak. Perppu sebagai bangunan hukum nyata diatur dalam konstitusi, maka kegentingan yang memaksa (keadaan darurat) lah yang semestinya dinilai, bukan Perppunya. Ketimbang meributkan konstitusionalitas Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden, lebih baik memikirkan untuk mengembalikan keadaan darurat menjadi normal. 

  Dalam dinamika ketatanegaraan saat ini, DPR dalam pembahasan Perppu Ormas diharapkan tidak hanya memberikan pendapat menolak atau menerima –meskipun hanya demikian yang diamanatkan oleh konstitusi–, apalagi hanya memberikan pendapat samar-samar. DPR sebagai wakil dari rakyat, penentu konstitusi, harus dapat mewajibkan dirinya untuk turut mengembalikan keadaan darurat yang dirujuk oleh Perppu a quo, secara nyata dan efektif. 

    Di samping itu, prinsip dalam menjaga tegaknya konstitusi yang pernah ditegaskan oleh Mahfud MD: “tidak boleh satu detik pun ada peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar konstitusi tanpa bisa diluruskan atau diuji melalui pengujian yudisial”, boleh dibaca dengan angle yang berbeda untuk menghindari penyimpangan; konstitusi sebagai seperangkat aturan dasar harus dapat diterapkan dalam kenyataan praktek ketatanegaraan yang sifatnya dinamis, maka UUD 1945 sebagai konstitusi negara harus bermakna ‘living constitution’. 

   Kita harus mengakui sejarah munculnya beberapa kali amandemen UUD 1945 menjadi bukti bahwa konstitusi yang diformulasikan dalam rentang waktu sangat singkat, beberapa hari saja oleh panitia kecil BPUPKI, belumlah menjadi produk hukum yang sempurna. Maka untuk menghindari polemik yang sangat mungkin muncul kembali, utamanya untuk menyepakati keadaan darurat yang diatur oleh Pasal 12 dan 22 UUD 1945, kita harus mengambil langkah berani: bahwa dalam rangka memelihara tegaknya Indonesia sebagai negara hukum dan bukan negara kekuasaan, bukanlah hal tabu untuk mengkaji ulang pasal-pasal tersebut. (Ad Agung Sulistyo) 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2