Papa Setya NovantoLaws are something different from what regulates and expresses the form of the constitution, it is their function to direct the conduct of the magistrate in the execution of his office and the punishment of offenders.” (Hukum adalah sesuatu yang berbeda ketimbang sekadar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi; hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.) –Aristoteles.


 

Tidak mudah bagi masyarakat untuk menerima ‘keyakinan hakim atas alasan yang logis’ (la conviction raisonee) terkait dikabulkannya sebagian gugatan praperadilan yang diajukan oleh Yang Mulia Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Hakim Cepi Iskandar menyatakan tidak sah atas penetapan “papa sebagai tersangka” oleh KPK, dan meminta pada KPK untuk menghentikan penyidikan kasus papa SetNov. 

Mungkin satir untuk terus menyebutnya dengan panggilan papa, namun masyarakat telanjur gemas (baca: geram) dengan nama Setya Novanto yang kerap mampir dalam beberapa kasus yang merugikan negara –artinya, meskipun tidak langsung, tindakan tersebut juga merugikan rakyat. Sebut saja kasus hak tagih piutang Bank Bali di tahun 2001, atau penyelundupan beras impor Vietnam di tahun 2006; juga beberapa kasus di KPK, seperti kasus PON Riau dan kasus suap Ketua MK Akil Mochtar. Nyatanya, ‘papa’ yang mulai populer dalam kasus ‘minta saham’ Freeport masih dapat melenggang dan terus bermanuver dalam kancah politik nasional, hingga jabatan tertingginya kini sebagai Ketua DPR RI. Rakyat bertanya-tanya, ada apa gerangan? Apakah dirinya benar-benar sakti seperti yang sekian tahun lalu pernah diucapkan oleh Nazarudin,”Orang ini kebal hukum, saya yakin penegak hukum tidak akan berani meskipun sudah jelas buktinya.

Lalu, siapakah Hakim Cepi, yang terakhir membebaskan jalan untuk SetNov? Cepi Iskandar ternyata tercatat sudah empat kali dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) karena diduga telah melakukan pelanggaran kode etik kehakiman. Sejak 2014, setiap tahunnya ada laporan terhadap Cepi, tapi semuanya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Hingga kasus terakhir SetNov ini pun Cepi kembali dilaporkan kepada KY. 

Dalam kasus praperadilan ini, Hakim Cepi dilaporkan kepada KY dan Mahkamah Agung (MA) didasari oleh beberapa kejanggalan. Pertama-tama, karena menolak rekaman sebagai bukti keterlibatan SetNov; padahal, rekaman yang dipilih dari ratusan bukti inilah yang dapat menjadi dasar kuat ditetapkannya SetNov sebagai tersangka dalam kasus proyek KTP-el. Kedua, Cepi menolak eksepsi KPK atas keberadaan penyelidik dan penyidik, dan dalil permohonan SetNov yang sudah memasuki substansi pokok perkara. Ketiga, hakim menunda mendengarkan keterangan ahli Teknologi Informasi Universitas Indonesia, serta mengesampingkan para saksi ahli yang diajukan oleh KPK. Keempat, mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Kelima, terkait pertanyaan hakim pada ahli yang dihadirkan oleh KPK tentang sifat kelembagaan KPK yang bersifat ad hoc. Keenam, Cepi berpendapat bahwa sprindik yang dikeluarkan KPK untuk SetNov tidak berdasarkan hukum karena tidak sesuai prosedur, dan barang bukti KPK terkait penyidikan kasus didapat secara tidak sah lantaran penyitaan bukti-bukti tersebut dilakukan berdasarkan sprindik Irman, Sugiharto, dan Andi Narogong. 

 

Hukum vs Politik

Proses sidang dan perilaku Hakim Cepi dalam praperadilan menimbulkan opini yang berkembang menjadi sangka bahwa hukum bisa dibeli dan terus dipermainkan oleh kekuasaan politik. Alih-alih menjadi subsistem kemasyarakatan yang berada pada posisi sederajat, politik das sein menjadi faktor yang paling menentukan (determinan) dan menjadi terlalu dominan, tidak dapat dibantah dalam penegakan hukum. Akhirnya, politik hanya menjelma sebagai kekuasaan mutlak yang meniadakan hukum. 

Kasus ini akan menjadi hama di ladang hukum, ataupun pupuk kimia yang membusuk di dalam. Sebuah tragedi, di saat politik berhadapan dengan hukum yang berhasil dikuasainya, ini menjadi refleksi budaya hukum pada suatu tatanan masyarakat. Budaya politik carut-marut yang dibawa oleh agen politik saat ini akan tersosialisasi pada individu-individu dalam negara dengan melihat norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai, yang akan diserap oleh generasi sesudahnya.

"Bisa jadi, hukum tetaplah sebagai panglima,
namun politik adalah raja
."

Akan menjadi sulit membangun budaya politik yang memiliki state capacity dalam penyelenggaraan negara, terutama dalam menyelesaikan krisis nasional, jika elit politik yang tengah memegang kekuasaan lah yang ternyata menjadi sumber krisis dan biang masalah. Maka menjadi terbukti apa yang dikatakan Philip Selznick bahwa tingkat perkembangan masyarakat, dalam kesadaran politik dan bernegara, dapat memengaruhi pola penegakan hukumnya. 

Realita kehidupan bernegara di Indonesia, menunjukkan bahwa politik berperan aktif dalam pengendalian hukum. Hukum menjadi variabel yang tergantung atas politik, dan terus mengikuti arus politik (dependent variabel). Padahal, politik adalah daging dari hukum sebagai kerangka; politik tanpa hukum akan menimbulkan kesewenang-wenangan, dan hukum tanpa politik akan lumpuh. Maka, tanpa memperdebatkan politik atau hukum terlebih dahulu yang harus dibenahi, jika masyarakat mendambakan lahir dan tegaknya produk hukum yang mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat (berkarakter responsif), maka lebih dulu harus diupayakan penataan kehidupan politik yang demokratis, bertanggung-jawab, dalam semangat bernegara yang bukan ‘politics for itself’, namun yang menjalankan konstitusi demi kebaikan bersama. (Ad Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2