Berita menarik hingga Kamis, 22 Juni 2017 adalah ancaman Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan memberi anggaran kepada KPK dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada tahun anggaran 2018-2019 yang saat ini sedang dibahas panitia anggaran.

 

Pernyataan itu disampaikan Anggota Panitia Angket terhadap KPK dari Fraksi Partai Golkar Misbakhun di Jakarta, dengan alasan KPK dan Polri tidak menghormati Panitia Angket  DPR yang saat ini sedang bekerja sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang (Kompas, 21/6/2017). Namun wacana itu segera diluruskan oleh Wakil Ketua Panitia Angket terhadap KPK, Risa Mariska dari PDI-P. Menurutnya, “itu usulan pribadi anggota panitia secara perseorangan, bukan keputusan panitia angket.” (Kompas, 22/6/2017).

Ancaman Panitia Angket DPR terhadap KPK bermula dari keinginan panitia itu untuk memanggil Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Miriam S Hariyani untuk didengar keterangannya, tetapi di tolak KPK. Penolakan KPK, dengan alasan mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan penyidik KPK. Miriam S Haryani saat ini ditahan KPK dengan dugaan memberi keterangan palsu atas penyidikan kasus mega korupsi KTP elektronik. Selanjutnya, Panitia Angket meminta bantuan Polri untuk mengambil paksa Miriam, tetapi ditolak Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dengan alasan ada hambatan hukum acara yang belum jelas (Kompas,20/6/23017).

Apapun alasan, benar atau salah, ancaman Panitia Angket DPR terhadap KPK dan Polri harus dilihat bukan persoalan sederhana. Ancaman itu datang dari lembaga yang memiliki kedudukann konstitusional yang tinggi, merepresentasikan keterwakilan rakyat. Sayang,  “politik blokade” anggaran yang mereka usulkan tanpa mempertimbangkan urgensi penggunaan opsi itu secara cerdas. Para politisi muda di DPR itu justru mempertontonkan diri sedang “genit-genitnya” menggunakan kekuasaan. Mungkin kita masih ingat guyonan almarhum Presiden Abdurrahman Wahid (2002) yang menggambarkan “DPR seperti taman kanak-kanak.”

Etikat buruk

Kian memperjelas muslihat pembentukan Panitia Angket KPK ini untuk mengganggu, syukur bisa menggagalkan agenda penegakan hukum yang dilakukan KPK. Bentuk lain dari politic divine  para anggota DPR setelah kesulitan merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bagian dari upaya untuk melemahkan komisi anti rasuah itu, karena mendapat perlawanan publik. Etikat buruk para opolitisi itu kian tak terkendali, membabi buta ketika mewacanakan untuk meniadakan anggaran negara bagi bukan hanya kepada KPK tetapi juga Polri. Sementara masalah penggunakan hak angket kepada KPK pun masih dinilai kontroversial.

Keberadaan institusi seperti KPK maupun Polri dijamin oleh konstitusi,  oleh undang-undang yang konsekuensinya termasuk ketersediaan anggaran yang harus disediakan oleh negara. Ketersediaan anggaran negara antara lain dari pajak yang dibayar rakyat sebagai kewajiban kepada negara. Karena itu pula terkait dengan penggunaan anggaran tidak boleh semena-mena, dan harus dipertanggungjawabkan. Bahwa terkait masalah anggaran itu harus diputuskan oleh DPR dan pemerintah, DPR tidak bisa semena-mena menggunakan kekuasaannya. Mungkin para politisi itu sudah lupa ketika DPR menolak mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pembangunan gedung KPK pada 2012, gerakan #save KPK berhasil menghimpun saweran dari masyarakat, dalam waktu kurang dari satu bulan terkumpul ratusan juta. Meski tak menyelesaikan masalah, tetapi gerakan moral ini lrbih dari cukup untuk memberi pembelajaran pada para politisi yang kekanak-kanakan itu.

Terlepas dari kemungkinan kesalahan, kekurangan oknum KPK maupun Polri dalam menjalankan tugasnya itu soal lain. Mari kita kritisi, bukan kita ancam-ancam seperti itu. Jangan salah kedua institusi penegak hukum ini seturut perintah undang-undang punya tugas istimewa melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan, baik tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum. Logikanya, siapapun yang melawan kedua lembaga ini bisa dikategorikan pelanggar hukum, kata lain dari “penjahat.” Tanpa kecuali seorang anggota atau kumpulan Anggota DPR sekakli pun.

Mengutip pernyataan mantan Kepolri (1970-an) Jenderal (Pol) Hugeng Imam Santoso: “Penjahat adalah musuh polisi di seluruh dunia. Kalau ada pihak atau manusia yang ingin melemahkan polisi, dia adalah kawan-kawan penjahat. Mungkin juga dia penjahatnya.”

Jika kita sepakat atau tidak sepakat dengan pernyataan pak Hugeng, para politisi DPR hari ini masuk kategori “kawannya penjahat” atau pelaku kejahatan itu sendiri. Kawannya koruptor dan atau pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Karena itu muncul pertanyaan, “DPR itu wakil rakyat atau wakilnya penjahat” ? Faktanya, lebih satu dekade ini sudah ratusan politisi masuk penjara karena korupsi maupun tindak pidana lainnya termasuk Misbakhun. (Jusuf Suroso)  

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2