Gaya dan nada bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kali pertama berbeda dengan biasanya, saat bertemu dengan pimpinan redaksi media masa di Istana Negara Jakarta, Rabu, 17/5/2017. Khususnya, ketika presiden berbicara tentang penegakan hukum terkait organisasi-organisasi yang bertentangan dengan konstitusi.

 

Presiden menegaskan, konstitusi menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Akan tetapi, semua harus tetap dalam koridor konstitusi. “Yang melawan konstitusi akan digebuk. Kalau PKI (Partai Komunis Indonesia) nongol gebuk saja. Ketetapan MPR jelas soal itu (Tap MPR Nomor XV/MPR/1966 tentang pembubaran PKI),” kata Presiden. (Kompas, 18/5/2017).

Bahasa tubuh Presiden Jokowi memperlihatkan setengah jengkel dan emosi atas ragam fitnah yang mengaitkan dirinya dengan PKI. “Saat PKI itu dibubarkan saya baru umur empat tahun (Lahir: Surakarta, 21 Juni 1961). Saya lahir jelas. Orang tua saya jelas, silahkan di cek,” kata Presiden.

Namun ia sadar isu mem-PKI-kan dirinya sengaja dihembuskan oleh lawan-lawan politiknya jelang pemilihan umum dan pemilihen presiden 2019 mendatang. Lawan politik Presiden Jokowi meyakini hanya dengan cara itu ia bisa menumbangkan Jokowi. Kurang lebih sama dengan pola “politik animal” yang diuji-cobakan dalam pemilihan kepala daerah atau gubernur Jakarta dengan mengusung sentimen agama dan etnis.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Presiden Jokowi sehari sebelumnya, ketika ia menerima tokoh-tokoh lintas agama. Bahkan ia mengaku sudah memerintahkan pada Kepala Polisi (Kapolri) dan Panglima TNI untuk menindak tegas siapapun pengganggu dan pemecah-belah persatuan bangsa ini.

 

Sejauh ini belum terlihat tindakan tegas seperti apa yang akan dan sedang dilakukan kedua institusi itu. Meski sesungguhnya ada atau tidak ada perintah presiden kedua institusi yang bertanggungjawab soal keamanan negara itu sudah harus bertindak sesuai dengan perintah konstitusi. Jika tidak sama derajatnya dengan mereka yang selama ini ditengarai melawan konstitusi. Sekurangnya seturut dengan perintah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Keamanan Negara, dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sudah lebih dari cukup untuk bertindak. (Jusuf Suroso)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2