Dari liputan berbagai media massa sepanjang dua hari terakhir ini menunjukkan beberapa politisi Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P di DPR (2011 – 2012) menerima duit jumbo hasil korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Menurut sumber KPK dari berkas dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (8/3/2017), elite ketiga partai masing-masing terima Rp 150 milyar, Rp 150 milyar, dan Rp 80 milyar. Luar biasa. Jumlah itu di luar pembagian untuk petinggi fraksi di ketiga partai terbesar di Senayan ini.

 

Selain elite partai politik, uang korupsi proyek e-KTP mengalir ke pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Dari skandal korupsi e-KTP ini berakibat proyek membengkak 49 % setara Rp 2,55 trilyun (versi KPK) atau Rp 2,3 trilyun (versi BPK). Total nilai proyek jadi Rp 5,9 triyun. Angka itu masih sementara, bisa berubah dalam persidangan nanti jika ada fakta baru yang muncul.

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, Institusi KPK belum bisa memberi tahu inisiator dan penerima dana terbesar dalam skandal korupsi di era SBY ini. Menurut Febri, informasi yang lengkap termasuk ketika merancang rencana proyek hingga pembahasan anggaran baru bisa disampaikan oleh KPK saat dakwaan dibacakan dalam persidangan kamis besok dan “konstruksi dakwaan itu berasal dari para saksi yang telah diperiksa KPK” (Koran Tempo, 8/3/2017).

Juru bicara KPK, juga menyatakan tidak bisa memberi tahu inisiator dan penerima dana terbesar proyek e-KTP ini. Menurutnya informasi yang lengkap termasuk pertemuan merencanakan proyek hingga pembahasan anggaran, baru disampaikan oleh komisi antirasuah saat dakwaan dibacakan dalam persidangan Kamis besok. “Konstruksi dakwaan itu berasal dari saksi yang telah diperiksa.” Sementara  Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Kahar Muzakir membantah jika Partai Beringin tenerima uang anggaran proyek e-KTP. Hal senada disampaikan Kahar soal kemungkinan peran Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Tapi Partai Golkar menyerahkan persoalan ini kepada proses hukum di KPK. Kalau terbukti melanggar hukum pasti akan dipecat.


Harapan publik agar KPK tidak gentar menyeret politisi yang diduga terlibat korupsi e-KTP. Intinya agar yang bersalah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sementara yang tidak bersalah dibersihkan nama baiknya dari segala tuduhan. Perlu diperhatikan pula, agar KPK tidak tebang pilih dalm menangani kasus skandal korupsi ini. Hingga kini KPK baru menetapkan dua tersangka kasus korupsi e-KTP yakni; Sugiarto pejabat pembuat komitmen dan Irman mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Tapi menurut kuasa hukum kedua tersangka Soesilo Aribowo, yakin “kliennya bukan pelaku utama meski sudah mengaku dan membuka informasi apa adanya kepada penyidik KPK.”
 

Lebih jauh, Soesilo Aribowo  menegaskan bahwa Sugiato dan Irman, bukan sebagai dalang mega korupsi proyek e-KTP yang merugikan keuangan Negara Rp 2,3 trilyun hingga Rp 2,55 trilyun. Untuk itu publik perlu mendengarkan secara seksama dakwaan dari kasus e-KTP ini. Bahkan, Ketua KPK Agus Rahardjo, meminta publik bersiap-siap mendengarkan kasus korupsi ini, karena dakwaannya menyimpan banyak kejutan, dan banyak elite pilitik yang akan disebut dalam dakwaan itu. Kini yang masih misterius adalah nama Andi Agustinus yang berperan besar menentukan pemenang tender pengadaan proyek di kemendagri senilai Rp 5,9 trilyun dan dekat dengan Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar. Justru kalau skandal proyek e-KTP ini melibatkan Setya “Papa Minta Saham” Novanto, itu kejutan tersendiri buat publik (FSS).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2