Demi konstitusi, pemerintahan yang demokratis, dan rasa keadilan di dalam masyarakat, Presiden Joko Widodo harus memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Hukum adalah pedang bermata dua. Di satu sisi berfungsi sebagaimana yang dicitakan oleh pembuat konstitusi, menjadi alat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan; di sisi lain, menyasar kepada siapapun dan kemanapun arah pedang ditebaskan. Melalui sistem peradilan, pedang hukum dapat diakses oleh semua lapisan sosial masyarakat, bahkan kini terutama oleh mereka yang memiliki akses kekuasaan, modal, dan pengaruh publik. Pedang hukum menjadi efektif digunakan oleh kekuasaan untuk melindungi kepentingan perseorangan, organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan, termasuk kepentingan politik. Hingga akhirnya tanpa disadari, penegakan hukumpun mampu merusak fondasi sistem integritas nasional. 

 

Jelang Pilkada DKI –daerah yang paling panas dari 101 wilayah pilkada serentak–, nama Basuki Tjahaja Purnama a.k.a. Ahok menjadi fenomenal (dan suatu hari tentu akan melegenda) yang setiap hari tak pernah hilang dari lembar media cetak, apalagi typo dunia maya yang kian keruh. Melewati masa kampanye, mendekati hari pencoblosan, dan masih akan berlanjut setelah perhitungan suara, kasus dugaan penistaan agama masih terus “digosok” untuk meramaikan suasana. Tidak cukup membawa kasus ke pengadilan, fungsi sebagi pelayan masyarakatpun tak sabar untuk segera dihilangkan. Atas dirinya yang telah berstatus terdakwa, dituntut untuk meninggalkan Balaikota. Beramai-ramai lawan politik Ahok menuntut Presiden dan Mendagri untuk memberhentikan sementara Gubernur Ahok dari tugasnya.

Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal 156 huruf a dan/atau pasal 156 KUHP. Dengan pasal 156, Ahok diancam pidana penjara paling lama empat tahun; sedangkan pasal 156a memberikan ancaman pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Sedangkan tuntutan beberapa pihak supaya presiden memberhentikan Ahok didasari oleh pasal 83 ayat (1) UU Pemda yang mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. 

Seperti masyarakat yang sudah telanjur terbelah, para ahli hukumpun terbelah dalam menafsirkan pasal-pasal tersebut. Pakar hukum tata negara Mahfud MD berpendapat: ketika sudah berstatus terdakwa dalam suatu perkara, sebagaimana diatur oleh pasal 83, pemberhentian sementara itu sudah bisa dilakukan begitu Ahok dijadikan terdakwa, tidak perlu menunggu tuntutan dari penuntut umum dibacakan di persidangan. Ditegaskan oleh Mahfud bahwa tidak ada pasal lain yang bisa menafikan itu. Hal ini sebagai sanggahan atas alasan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono yang mengatakan nasib Ahok baru bisa diputuskan setelah sidang pembacaan tuntutan. 

Di lain pihak, Pakar hukum tata negara Refly Harun berpendapat bahwa pasal 83 UU Pemda tidak bisa diterapkan untuk menonaktifkan Ahok dari jabatan Gubernur DKI, karena menurutnya pasal 83 mengatakan “paling singkat” 5 tahun, sementara Ahok diancam pidana “paling lama” 5 tahun. Refly mengaitkan dengan kategori kejahatan, di mana pidana paling singkat 5 tahun itu dikategorikan sebagai kejahatan berat, sedangkan paling lama 5 tahun itu termasuk sebagai kejahatan menengah atau ringan. Hal tersebut disanggah oleh anggota Komisi III DPR Arsul Sani dengan mendasari pada risalah pembahasan yang melandasi perumusan pasal terkait. Menurut Arsul Sani: pembentuk UU memang menggunakan kata “paling singkat”, namun maksudnya adalah untuk mengcover ancaman pidana 5 tahun baik yang 5 tahunnya sebagai ancaman paling lama ataupun paling singkat.

Hal serupa pernah terjadi pada kasus dugaan pencemaran nama baik yang didakwakan kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Rusli tidak dinonaktifkan dari jabatannya sebagai gubernur selama masih menjadi terdakwa, sebelum adanya tuntutan pidana penjara selama delapan bulan dari Jaksa Penuntut Umum.

 

HUKUM AN SICH

Jelas diketahui, kasus ini tidak hanya berada dalam ranah hukum, namun bersifat politis. 90 anggota DPR RI dari empat fraksi (Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN) telah mengusulkan hak angket mempertanyakan langkah pemerintah yang mengaktifkan Ahok. Beban terberat akhirnya ditanggung oleh Presiden Joko Widodo dalam memutuskan: mengeluarkan Kepres untuk memberhentikan Ahok secara sementara, atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mempertahankan Ahok sebagai Gubernur DKI. Persoalan dilematis, pedang bermata dua dari hukum akhirnya bisa menyasar pada mereka yang sesungguhnya beritikad baik dan berusaha menjadi alat pemerintahan yang baik pula. 

Dalam hal ini penulis melihat persoalan justru timbul akibat kecerobohan dari pembentuk undang-undang dalam merumuskan pasal demi pasal. Inipun melepas sangka bahwa pasal tersebut sengaja dibuat “karet”. Pasal yang dalam bentuknya adalah kata dan kalimat. Sehingga makna leksikal sangat penting diperhatikan oleh para pembentuk undang-undang dalam menjelaskan konteksnya. Bayangkan, sebuah kata mempunyai kekuatan begitu dahsyat untuk membebaskan penjahat, namun sebaliknya menghukum yang tidak bersalah –minimal dalam hal ini menimbulkan masalah.

Penggunaan kata “paling singkat” 5 tahun pada pasal 83 UU Pemda dapat memunculkan tafsir berbeda di saat beririsan dengan pasal lain –pasal 156a KUHP– yang menyebutkan “paling lama” 5 tahun. Hal ini memunculkan penafsiran (seperti yang dilakukan oleh Refly Harun) yang menggunakan ‘penafsiran kategori dari waktu pemidanaan’, dimana “paling lama 5 tahun” sebagai pidana kejahatan menengah atau ringan, dan “paling singkat 5 tahun” yang dikategorikan sebagai pidana kejahatan berat.

Karena dengan bunyi pasal: …didakwa melakukan “tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun”,… merupakan sebuah kesatuan kalimat yang dimaknai bahwa yang didakwa adalah “sebuah tindak pidana dengan ancaman 5 tahun atau lebih saja”. Tidak berlaku pada kejahatan yang dipidana 5 tahun atau kurang dari itu. 

Koreksi dalam hal ini adalah lebih baik menggunakan kalimat yang lengkap: “…diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, dan/atau pidana penjara lebih dari 5 tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara,…” Sehingga apapun tindak pidananya jika mencapai ancaman hukuman 5 tahun, maka akan terkena oleh pasal ini. Demikian pula pada tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahunpun akan terkena, sama seperti tindak pidana yang disebutkan setelahnya (seperti terorisme, makar, dll). 

meskipun harus mengorbankan kebaikan,
keadilan harus ditegakkan
~fiat justitia ruat coelum~

Kembali pada persoalan, apakah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta? Jika merujuk pada risalah pembahasan UU Pemda, yang tidak membedakan 5 tahun sebagai yang paling lama atau paling singkat, maka pada kasus ini dapat diterapkan pasal 83 UU Pemda, di mana Ahok harus diberhentikan sementara, sebagaimana perintah undang-undang. 

Tidak tepat jika penundaan penonaktifan dengan alasan menunggu pembacaan tuntutan di pengadilan, karena jelas yang disebutkan oleh pasal 83 UU Pemda adalah “dakwaan”, bukan “tuntutan”, di mana keduanya merupakan hal yang berbeda. Dalam kalimat pasal tersebutpun disebutkan “yang diancam dengan pidana”, artinya ini menguatkan bahwa yang diatur oleh pasal tersebut adalah dakwaan –yang diancam dengan pidana–, dan bukan tuntutan –yang sudah berisi tuntutan pidana, setelah pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang sudah jelas sekali, berarti penghancuran (interpretation est perversio). 

Meskipun apapun tindakan yang akan diambil masyarakat telanjur terbelah antara yang pro dan kontra, namun politik harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya –politiae legius non leges politii adoptandae. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda, Fiat justitia pereat mundus –walaupun harus mengorbankan kebaikan, maka demi keadilan, hukum harus tetap ditegakkan.

Maka, Tuhan seru sekalian alam beserta kita, semoga Allah Yang Mahakuasa melindungi Bapak Presiden dalam mengambil keputusan yang bijak, memberikan kepastian hukum dan jaminan penegakan keadilan, sebagai pilar masyarakat demokratis. Tugas yang luar biasa sulit, maka salah satu peran kita untuk memahami bagaimana sebenarnya prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi hidup dan dijalankan di negara yang berlandaskan hukum. (Ad Agung Sulistyo)

 

--------

[catatan]
berikut pasal-pasal yang dibahas di atas:

Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 83 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2