Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) telah memastikan rangkaian cerita skandal Hambalang yg masih terus berlanjut dan tidak ”dipeti es kan” alias ditutup. Komisi anti korupsi Indonesia itu pantang menyerah apalagi melempar handuk atau bendera putih. Belum atau tidak menyerahnya diperlihatkan KPK dengan menhan Andi Zulkarnain Malarangeng alias Choel-Malarangeng hari Senin (7/2). Choel ditahan setelah menyandang sebagai tersangka kasus hambalang setahun ini. Dari megaskandal Hambalang yang sudah berlangsung lima tahun, penahanan Choel itu member kesan KPK tertatih-tatih, padahal proyek Hambalang diperkirakan Negara mengalami kerugian sekitar Rp 2,78 trilyun akibat bangunan ngonggrok, dan uang yang dikorupsi Rp 706 milyar.

 

Kasus Hambalang yang waktu itu sangat menguras konsentrasi serta energi publik dengan aktor utamanya Mohammad Nazaruddin, selaku Bendahara Umum Partai Demokrat, ternyata bak sinetron yang menyeret banyak orang (tokoh). Sebut saja contoh kader Partai Demokrat seperti Angelina Sondakh, Andi Alifian Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Jero Wacik dan beberapa pejabat  Kemenpora era Andi Mallarangeng dan PT Adi Karya. Sungguh menjadi daya tarik luar biasa, karena begitu banyak tokoh Partai Demokrat maupun birokrat ikut bancaan dalam skandal Proyek Hambalang. Dalam kasus ini untuk pertama kali Ketua Umum Partai Anas Urbaningrum dan Bendahara Umum partai Nazaruddin menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara.

Sampai sekarang publik masih berharap agar KPK tak boleh takut, mengusut siapa pun yang terlibat dan menikmati uang jarahan dalam “mega skandal Hambalang” ini. Harapan publik ini seperti gayung bersambut, bahwa Choel Mallarangeng bukanlah tersangka terakhir. Itu berarti KPK masih terus bekerja keras meski kesannya berjalan seperti kura-kura atau siput ysng sangat lamban. Pengusutan nama yang pernah disinggung di persingan seperti Ibas, Olly Dondokambey Bendahara Umum PDI-P, dan Mahyudin Ketua Komisi Olah Raga DPR oleh Nazaruddin perlu dipulihkan namanya jika memang tidak terlibat proyek Hambalang. Mereka disebutkan dalam persidangan Kepala Biro Keuangan Kemenpora Deddy Kusdinar. Sebaliknya jika nama-nama yang disebut itu terlibat, KPK tak boleh gentar dan takut (Media Indonesia, 9/2/2017).        .

Dan Wakil Direktur Keuangan Group Permai, Yulianis mengungkapkan ada catatan keuangan Group Permai yang menyebut aliran dana US 200 ribu ke Ibas putra SBY. Begitu juga Anas Urbaningrum dan Nazaruddin berulang-ulang menyebut nama Ibas, putra bungsu SBY sebagai yang ikut menikmati uang haram Hambalang di persidangan, meski Ibas selalu membantahnya. Yang harus menjadi cacatan adalah jangan sampai bantahan Ibas, Olly, dan Mahyudin itu melemahkan semangat KPK mengusut kasus skandal Hambalang secara tuntas. Apalagi bantahan itu muncul di persidangan dan proses pengadilan, yang pasti ada sanksinya terseniri. Jika mereka member kesaksian palsu di pengadilan maka sanksi pidana sudah menanti.

Mengingat dalam Konstitusi 1945 disebutkan “semua warga Negara punya kedudukan yang sama di muka hokum.” Wajib hukumnya bagi para penegak hokum utamanya KPK untuk memastikan tidak ada pihak yang bisa melenggang sementara mereka ikut menikmati uang hasil korupsi. Termasuk dalam hal ini adalah Ibas, putra bungsu mantan Presiden SBY. Dari mega skandal proyek Hambalang ini, membuat proyek wisma atlit ini terbengkelai dan ngonggrok. Komplek seluas 32 hektar itu dan menghabiskan uang Negara Rp 2,78 trilyun menjadi bangkai bangunan. Oh Hambalang, Oh Hambalang, sungguh sial nasib mu, tak lagi bisa bersolek (FS Swantoro).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2