Mendekati waktu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak tanggal 15 Februari 2017, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui: kendatipun digelar serentak namun aturan yang dikenakan pada beberapa daerah tidaklah seragam. Menyesuaikan Undang-Undang Otonomi Khusus yang berlaku di keempat daerah; DKI Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat, akan dikenakan aturan khusus. Terkait perlakuan khusus ini diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomer 6 tahun 2016 tentang Pilkada Daerah Khusus, diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2016.

Penanganan khusus pilkada Aceh, terkait dengan adanya partai politik lokal Aceh. Selain itu, terdapat syarat khusus bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan maju, yakni lolos dalam uji kemampuan membaca Alquran. Menurut ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Ridwan Hadi, uji kemampuan membaca Alquran bukan semata syarat formal, namun sebagai implementasi syariat Islam yang berlaku dan komitmen terhadap pelaksanaanya di Provinsi Aceh. Syarat khusus cagub dan cawagub Aceh berlaku juga bagi calon bupati dan wakil bupati, dan/atau calon walikota dan calon wakil walikota di wilayah Aceh, yang pemilihannya dilakukan serentak pula pada 15 Februari 2017. Terkait aturan ini, diatur dalam pasal 21 dan 22 PKPU No.6/2016.

Pada Provinsi Papua dan Papua Barat berlaku aturan khusus yang diatur pada pasal 23 PKPU NO.6/2016. Secara khusus yang membedakan kedua provinsi ini dengan provinsi lainnya adalah adanya klausul “orang asli Papua”. Verifikasi terkait hal tersebut dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Selanjutnya, DKI Jakarta, dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara dipersyaratkan perolehan suara lebih dari 50% untuk terpilih sebagai Gubernur/Wakil Gubernur. Jika 50%+1 tidak tercapai, maka dilakukan pemilihan putaran kedua diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. Hal ini tertuang dalam pasal 36 PKPU No.6/2016.

Sebagai catatan: Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah mengajukan uji materi terhadap pasal 70 ayat 3 UU No.10/2016 tentang Pilkada. Aturan pada pasal tersebut mengatur cuti selama masa kampanye bagi petahana, dimana jika terjadi dua putaran maka petahana diwajibkan cuti 6 bulan. Konsekuensinya adalah petahana tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lima tahun penuh sesuai sumpah jabatan. Uji materi yang telah disidangkan sejak September tahun lalu, hingga kini belum menghasilkan putusan dari MK. Terkait hal tersebut, perwakilan pemerintah dan DPR RI mendorong MK untuk menolak.

Beberapa kali dilakukan uji materi terhadap ketentuan 50%+1, di antaranya yang terakhir oleh kader PKB Antonius Dwi Laksono. Dalam hal ini MK menilai bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, sehingga pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon.

 2017-2019

Pilkada serentak 2017 yang diikuti oleh 101 daerah ini menyimpan beberapa persoalan yang de facto belum selesai. Dalam pengajuan di Mahkamah Konstitusi, hanya keadaan mendesaklah yang membuat putusan cepat dibuat, configere di lain kasus justru ditunda. Hingga sepatutnya kita cemas dengan proses pemilihan umum besar-besaran (serentak) 2019. Patut dicermati dan semestinya terus didorong penuntasan segala persiapan yang hingga kini mengambang.

Salah satu contoh prinsip yang diabaikan adalah “kepastian hukum”. Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu selalu berubah dalam setiap proses pemilu. Bayangkan bagaimana sulitnya KPU dan Bawaslu dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan serentak memilih Presiden dan Legislatif.

Jangankan memahami, terlalu seringnya sistem pemilu diubah akan menyulitkan sosialisasi sistem yang baru kepada masyarakat. Kebingungan akan berlanjut keraguan, akhirnya berujung pada sikap apatis dan diam. Jika tidak berharap floating mass semakin membludak, persoalan mendasar saluran demokrasi ini harus terpecahkan. Kiranya para pemimpin dan elite dapat duduk bersama memakai uniform kenegarawanan –bukan partai, bukan kelompok, bukan gerombolannya–, demi kemaslahatan bangsa. (Ad Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2