Hanya beberapa jam setelah Transparency International  (TI) merilis hasil penilaian tahunan tentang indeks pemberantasan korupsi termasuk di Indonesia,  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan). Jelang tengah malam 25/1/2017 penyidik KPK mengamankan Patrialis Akbar (PA) dari sebuah hotel di Jakarta, (Tempo.co, 26/1/2017).

 

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan, bahwa penyidiknya berhasil mencokok seorang hakim dari Mahkamah Konstitusi (MK) berinisial PA dikawasan perumahan mewah di Cipinang Muara, Jakarta Timur (Tribune News,26/1/2017). Agak berbeda dengan keterangan sebelumnya yang menyatakan PA terkena OTT di sebuah hotel kawasan plesiran pusat perbelanjaan Mangga Dua, Jakarta. Tertangkapnya PA menambah deretan panjang aparat penegak hukum khususnya hakim yang terkena OTT, dua diantaranya hakim konstitusi.

Pada 2 Oktober 2013 KPK melakukan tangkap tangan atas nama Ketua MK Akil Mochtar terkait menerima suap dalam penanganan kasus gugatan pemilihan kepala daerah Kabupaten Gunung Mas, Kalteng dan Kabupaten Lebak, Banten. Bersama Akil Mochtar juga ditangkap seorang Anggota DPR-RI, seorang Bupati dan tiga pejabat lainnya. Waktu itu PA baru tiga bulan menjabat hakim konstitusi yang dinilai berbagai kalangan berbau kontroversial. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoal pangangkatan PA atas usul Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak transparan dan tanpa melalui uji kelayakan di DPR.

PA mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi pada 12 Agustus 2013, namun lima bulan kemudian, pada 23 Desember tahun yang sama (2013) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi agar Presiden SBY membatalkan keputusan pengangkatan PA menjadi hakim di MK. Namun keputusan PTUN itu dibatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) 11 Juni 2014 yang menyelamatkan PA hingga tetap menduduki jabatan sebagai hakim MK.

Kontroversi itu kini menuai buahnya, PA sedang naas “terjerembab” dalam sebuah OTT tanpa pihak manapun termasuk SBY dapat menyelamatkan. Malahan semua sahabatnya cuci tangan alias tak peduli, kata lain dari “tinggal sendirian.” Sekjen PAN (Partai Amanat Nasional) Edy Soeparno mengatakan sejak PA menjadi hakim konstitusi sudah tidak boleh aktif di PAN. (detik.News.com/26/1/2017). Sebelumnya PA adalah kader PAN yang pernah menjadi Anggota DPR dan terakhir menjabat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Kabinet Indonesia Bersatu jilit II, meski kemudian kena resufle.

Jabatan sebagai hakim konstitusi sesungguhnya memiliki kedudukan yang tinggi, mulia, dan terhormat sebagai pengawal konstitusi dan keadilan. Tapi dasar manusia yang tak pernah merasa puas, acap serakah dan penuh muslihat hanya karena mengejar materi, “palu keadilan pun diperjual belikan. Hingga gedung MK yang megah itu menjadi bursa jual beli putusan. Sungguh menyakitkan, melukai hati para pencari keadilan di negeri ini, ketika benteng terakhir keadilan itu tidak bisa dipercaya lagi. Namun penyesalan tak ada gunanya ketika kita ingat kembali nasehat pujangga Ronggo Warsito yang menyatakan; “sak bejo-bejane sing lali, isik bejo sing eling lan waspodo.” Yang artinya seberapa besar keberuntungan yang lupa, masih beruntung yang ingat dan waspada.(Jusuf Suroso).     

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2