Mengkritik globalisasi sebagai musabab kemerosotan moral atau hilangnya nasionalisme, bagaikan menyantap sayur pare namun menolak rasa pahitnya. Disaat memutus masuk ke dalam ruang lingkup dunia, mestinya bersiap diri dicemari oleh budaya yang berdifusi dan berasimilasi bersama kepentingan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Tinggal bagaimana kita dapat menjaga dan menjadi diri sendiri, tanpa kerasukan oleh ‘mewah’nya budaya Barat atau ‘berkharisma’nya ajaran dari Timur.

Maka sangatlah tepat, dengan mencetuskan Poros Maritim Dunia, Presiden Jokowi pun tak henti mengangkat semangat Revolusi Mental. Foto Jokowi yang berjas dan berkain sarung lengkap dengan peci dan sandal, diberi hormat oleh komandan pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana kusuma, setelah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pekalongan, sontak mencuri banyak perhatian dan memviral lengkap dengan rasa heran, termasuk pujian dan kritikan. Busana yang tidak lazim digunakan oleh seorang Presiden RI di acara resmi (8/1/2017).

Namun demikianlah presiden kita saat ini, menawarkan kesederhanaan diri. Mungkin ini menjadi simbol perlawanan atas hilangnya identitas keindonesiaan; yang dulu dikenal ramah namun sekarang cepat sekali marah, yang awalnya hidup tentram dengan kebhinnekaan namun kini seolah lebih memilih penyeragaman. Intoleransi dan tindakan radikal dihalalkan berkat ilusi ajaran oleh ulama socmed yang entah lahir dan belajar dimana, didukung oleh politisi korup yang mengangkat kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan nasional. Maka revolusi mental adalah revolusi kesadaran atas jati diri yang sesungguhnya. Menjadi 100% Indonesia, dengan warna kulit yang tidak harus sama, dengan asal darah dari suku-suku yang berbeda, dan kiblat akidah dalam rupa-rupa nama. 

Kritik tidak semestinya dilayangkan pada globalisasi yang menyumbang pembangunan dan peradaban, namun pada mereka yang masih terkaget-kaget dengan kebebasan yang muncul bersama reformasi. Mereka salah menterjemahkan demokrasi sebagai pembenaran untuk berekspresi tanpa etika, berpendapat lepas nalar, berpolitik tanpa aturan.

Merawat kebhinnekaan menjadi keutamaan bagi keutuhan bangsa yang telah disatukan oleh banyak pengorbanan dari para pendahulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya adalah di saat telah terjamin hak asasi manusia seutuhnya, keadilan sosial yang merata, mengentasnya rakyat dari keterpurukan ekonomi, dalam satu nafas dan semangat yang sama: Keutuhan Indonesia. (Ad Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2