Sebuah judul berita surat kabar Rakyat Merdeka edisi Kamis 19 Januari 2016; “Rizieq Dirundung Kasus.”  Masih menurut Rakyat Merdeka, pentolan Fron Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab itu tengah dipolisikan banyak pihak.

Adapun kasus-kasus yang dapat menyeret Rizieg Shihab ke ranah hukum antara lain adalah terkait ceramahnya yang menuding logo palu arit (PKI) dalam uang kertas baru yang dikeluarkan  Bank Indonesia, “Jenderal otak Hansip,” yang beredar di jaringan Youtube. Sebelumnya  ustaz peranakan Arab ini juga dipilisikan oleh Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Marhaenis (PNI-M) Sukmawati Soekarnoputri dengan tudingan menodai Pancasila.

Rizieq yang mendeklarasikan diri sebagai Imam Besar itu juga bakal kesandung kasus penghinaan lambang negara yang disakralkan Merah Putih bertuliskan lafas “laa illaha illalah” dan gambar pedang yang menyilang. Kasus ini muncul saat FPI mendatangi Markas Besar Kepolisian RI (Senin, 16/1/2016) sesaat setelah mereka melakukan aksinya menuntut pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Anton Charlian.

Kabar-kabari menyebutkan Kapolri Jendertal Pol. Tito Karnavian telah memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki kasus penghinaan bendera Merah Putih tersebut. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan bahwa status sebagian kasus tersebut sudah dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan. Namun hingga saart ini ia mengaku belum ada yang dijadikan tersangka (Rakyat Merdeka, 19/1/2016).

Sementara desakan masyarakat agar polisi segera melakukan tindakan hukum, sebuah aspirasi tidak berlebihan. Desakan bertubi-tubi itu bukan hanya datang melapor ke polisi setempat, tetapi juga melalui media sosial, petisi, clotehan melalui twitter, gatget, facebook dan alat komunikasi lainnya. Sebuah manivestasi keresahan sosial warga bangsa terkait ujaran kebencian yang akhir-akhir ini eskalasinya kian menggejala.

Tidak tertutup kemungkinan ada kekuatan lain, skenario politik dibalik beragam aksi Rizieq. Polisi sesungguhnya sudah tahu siapa saja aktor intelektual yang memanfaatkan atau menunggangi kegaduhan sosial ini. Polisi tak boleh main-main atau menunda penanganan kasus-kasus seperti ini. Kecuali polisi juga menjadi bagian dari persoalan ini. Oleh karena itu, satu langkah lebih awal mungkin jauh lebih baik, untuk menangani kasus ini menghindari ujaran kebencian kian meluas menjadi konflik horizontal dan kebablasan.

Preseden buruk manakala polisi tak segera bertindak, sekaligus akan mendegradasi dan merongrong kewibawaan bukan hanya petinggi polisi tetapi juga kepolisian sebagai institusi penjaga ketertiban dan keamanan negara. Negara yang direpresentasikan kepolisian tidak boleh kalah oleh mereka yang lancung berbicara didepan publik disertai ujaran kebencian. Itu pula yang membuat untaian kata-kata setengah disakralkan siapa “menabur angin, menuai badai” menjadi sebuah keniscayaan. (Jusuf Suroso 

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2