Presiden Joko Widodo menegaskan kembali komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi. Di depan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016, presiden menyatakan dukungannya tentang penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan memerintahkan kejaksaan dan kepolisian untuk segera melakukan reformasi agar melahirkan penegak hukum yang profesional (Antara, 1/12/2016).

Pada kesempatan itu presiden menyampaikan, bahwa sampai saat ini (era reformasi) pelaku tindak pidana korupsi yang di penjara sebanyak; 122 Anggota DPR dan DPRD, 25 menteri dan kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I sampai III serta 14 hakim. 

Sebelumnya, pada 20 Oktober 2016 presiden mengeluarkan Perpres tentang pembentukan Tim Sapu Bersih Pungli yang di pimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Yang tugasnya, antara lain untuk memburu pelaku pungutan liar dan suap di instansi-instansi layanan publik.

Belum Membuat Jera

Namun langkah presiden itu belum maksimal, masih sebatas komitmen. Belum ditindaklanjuti institusi tehnis ditingkat kementerian dan lembaga di bawahnya. Sampai saat ini ragam pemberantasan korupsi itu belum membuat koruptor jera. Menempatkan Indonesuia belum beranjak dari deretan negara terkorup di dunia. Meskipun berdasarkan temuan Transparency Internasional perbaikan layanan publik skornya membaik, naik dua poin dari 34 (2014) menjadi 36 (2015) dan menempatkan Indonesia menduduki posisi 88 dari 168 negara yang diukur. Sebetulnya Indonesia naik cukup tinggi dari posisi sebelumnya107 (2014) menjadi 88 (2015).

Skor Corruption Perception Index (CPI) 2015 Indonesia belum dapat disejajarkan dengan negara tetangga seperti Malaysia (50), Singapura (85), dan Thailand (38). Namun masih lebih baik dibanding  Filipina (35), Vietnam (31), dan Myanmar (22).

Pada tahun 2016 ini diperkirakan skor CPI Indonesia bakal naik secara signifikan berkaitan dengan pelbagai perbaikan tata kelola layanan publik. Program aksi pencegahan korupsi yang dilancarkan KPK bekerjasama dengan lembaga pemerintah. Pembentukan Tim Sapu Bersih Pungli sejak Oktober lalu akan berkontribusi yang sangat berarti. Sayangnya sampai saat ini tim itu belum memperlihatkan taringnya hingga membuat koruptor itu jera.

Perlu Langkah Terobosan

Percepatan pemberantasan korupsi tak bisa ditunda lagi ketika korupsi kian bertambah brutal, bukan lagi kejahatan luar biasa tetapi juga telah menjadi kejahatan kemanusiaan. Virus korupsi dan penyalahgunaan jabatan dan kewenangan telah merambah hampir seluruh bidang kehidupan di negeri ini.

Itu sebabnya presiden tak cukup berkomitmen anti korupsi, tetapi juga bagaimana melakukan  terobosan percepatan pemberantasan korupsi. Terobosan untuk menghentikan langkah para koruptor. Hal itu bisa dilakukan dengan misalnya mencanangkan aksi pemberantasan korupsi di seluruh negeri ini. Memperbaiki sistem tata kelola layanan publik, memprakarsai kerjasama lintas lembaga penegak hukum (KPK, kejaksaan, dan kepolisian). Mendorong dan memotivasi lahirnya sebuah  inisiatif dan  partisipasi masyarakat anti korupsi. (Jusuf Suroso)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2