Bangsa Indonesia kini sedang menapaki masa-masa kritis sekaligus test-case terhadap demokrasi dan kebersamaan sebagai bangsa. Dimulai dari dugaan kasus penistaan agama oleh Gubernur petahana non aktif Basuki Tjahaya Purnama yang gagal diantisipasi hingga seluruh energi bangsa terkuras ke situ. Berbagai kalangan baik di pusat maupun di daearh, bahkan di luar negeri, bertanya-tanya apa yang akan terjadi dengan bangsa Indonesia. Para investor dan wiraswasta kini sedang mengambil sikap menahan diri dan wait and see.   

Apalagi unjuk rasa alias demo besar-besaran Membela Islam Jilid III akan dilaksanakan Jumat, 2 Desember 2016. Meski Polri telah melakukan koordinasi dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) belakangan ini. Kedua belah pihak sepakat aksi unjuk rasa tidak akan dijalan protokol yang sebelumnya diinginkan GNPF-MUI.

Unjuk rasa digelar dalam bentuk aksi superdamai berupa gelar sejadah untuk salat Jumat, yang diawali zikir dan istigasah, dan mereka berkomitmen menaati waktu yang disediakan pukul 08.00 hingga jam 13.00 Wib. Dalam kesepakatan disebutkan pimpinan GBPF-MUI akan melepas pulang para peserta aksi secara tertib. GNPF-MUI juga sepakat dengan Polri mengatur kepulangan peserta unjuk rasa. Tim terpadu telah disiapkan mengatur peserta aksi.    

Kedua pihak sepakat gerakan di luar kesepakatan tersebut dapat dipastikan bukan bagian dari GNPF-MUI, hingga Polri dipersilahkan menggunakan hak dan kewenangannya untuk ambil tindakan yang diperlukan. Kesepakatan itu layak diapresiasi karena memberi bukti nyata bahwa musyawarah atau dialog bukan hal yang sulit di Republik ini.

Kesepakatan itu menunjukkan aparat penegak hukum serius melayani hak demokrasi warga. Kapolri Jenderal Tito Karnavian, memandang aksi unjuk rasa 2 Desember sebagai hal yang suci karena sekaligus merupakan ibadah. Karena itu, Polri menegaskan menjaga maksimal terhadap ketertiban aksi unjuk rasa 2 Desember, meski akan digelar aksi para buruh.    

Karena itu, kehidupan bernegara-bangsa kini sedang diuji kematangan dan kebersamaan diantara warga bangsa dengan pemerintah Jokowi-JK. Kita layak berbangga karena memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Oleh karena itu, bila berbagai ormas  dan organisasi kekuatan politik lain, bila memiliki cita-cita yang bertolak belakang dengan Pancasila dan UU 1945 serta NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, sudah selayaknya dibubarkan. Bila aparat keamanan tidak bertindak tegas maka persatuan bangsa dan kebersamaan akan selalu mendapat gangguan dan rong-rongan.

Fenomena pengerahan massa memang diperbolehkan dalam negara demokrasi seperti Indonesia.Itu merupakan bentuk partisipasi politik para warga negaranya, meski pada sisi lain trend pengerahan massa, memunculkan tanda tanya besar, dimana peran partai politik yang merupakan salah satu tiang utama demokrasi. Bukankah partai politik punya peran dan fungsi mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat, serta ikut terlibat dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Di luar partai politik, semua pihak mengharapkan perlunya penegakan hukum terhadap AHOK. Proses hukum AHOK merupakan ujian terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Pada sisi lain masyarakat punya keinginan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, agar  tidak koyak. Dan kebersamaan kita sebagai bangsa perlu terus diperkokoh untuk menghadapi tantangan global yang keras dan tak menentu. Itu PR lain buat kita semua (FS Swantoro).    

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2