Kabar-kabari Koran Tempo edisi Kamis, 24 November 2016 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati geram atas berita penangkapan petugas pajak yang diduga menerima suap. Ketika berbicara di Bursa Efek Jakarta, ia meminta kepada aparat penegak hukum agar memberikan hukuman yang berat kepada tersangka Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Handang Soekarno, pegawai Direktur Jenderral Pajak beberapa hari lalu (Koran Tempo, 24/11/2016).

Menurut dia, tertangkapnya Handang ini telah mencoreng kinerja puluhan ribu pekerja pajak yang lain yang masih mau bekerja dengan baik. “Kita akan bersama-sama membersihkan Kementerian Keuangan dari oknum-oknum yantg telah mencoreng nama baik dan reputasi institusi kita,” kata Sri Mulyani. Langkah berikutnya, ia akan segera membentuk Tim Reformasi Pajak yang melibatkan KPK dan Koordinator Kementerian Perekonomian.

Reformasi pajak yang juga disebut sebagai Tax Reform sesungguhnya sudah terlalu sering dilakukan. Setidaknya tax reform itu sudah berkali-kali dilakukan sejak era pemerintahan Soeharto untuk kali pertama dilakukan pada tahun 1983-1985, 1997 yang kedua dan ketiga. Pada era reformasi sudah dua kali dilakukan pada tahun 2000 dan tahun 2002-2009. Latar belakang reformasi pajak yang dilakukan saat itu terkait beberapa hal antara lain peraturan perundangan yang dibuat pada era pemerintahan kolonial Belanda hingga kondisi perekonomian negara saat itu, terutama masalah penerimaan negara dari sektor pajak yang tidak signifikan. Bahkan sejak jauh sebelumnya, era penjajahan kolonial Belanda hingga pemerintahan republik ini (1967) telah terjadi tax reform sebanyak 16 kali.

Namun sayang dari sekian kali tax reform yang dilakukan dari waktu ke waktu, dari rezim yang satu ke rezim yang lain ternyata tak banyak membuahkan hasil bukann hanya penerimaan negara sektor pajak, tapi juga sistem perpajakan nasional. Bahkan acap memunculkan masalah baru termasuk ulah para petugas atau pegawai pajak yang ditengarai memperkaya diri alias korupsi. Dengan kata lain dari  reformasi ke reformasi pajak selama ini masih ada yang salah. Setidaknya masih terdapat celah yang acap dimanfaatkan oleh oknum petugas pajak untuk memperkaya diri, maupun para wajib pajak untuk menghindari kewajibannya dengan beragam cara mensiasati.

Lantas seperti apa konsep reformasi pajak yang hendak dirancang tim bentukan Menteri Sri Mulyani ? Mudah-mudahan apa yang terpikirkan oleh menteri yang satu ini bukan sekedar reaktif terhadap kasus OTT yang belum lama ini terjadi. Sehingga tim yang mereka bentuk benar-benar dapat bekerja menelorkan suatu konsep sistem perpajakan nasional, bukan hanya relevan pada saat ini tetapi juga dapat menjawab persoalan perpajakan nasional dimasa datang.

Bahwa bukan persoalan yang mudah, ketika reformasi pajak ini muncuk hanya karena tekanan dimana sektor penerimaan negara sedang menurun. Itu pula sebabnya yang acap sangat mempengaruhi kinerja tim reformasi pajak sebatas dapat mengatasi masalah perpajakan nasionak sesaat.  (Jusuf Suroso)    

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2