Dalam telaah hukum, unjuk rasa mendesak proses hukum pada Ahok yg digelar 4 November lalu masih dapat dipandang sebagai penjelmaan prinsip kemerdekaan mengeluarkan pendapat, sebagai nafas dari demokrasi. 

Aparat keamanan memberikan izin penyelenggaraan unjuk rasa tersebut, selama dilakukan dalam koridor aturan yang benar dan tidak mengganggu ketertiban umum. Sampai di sini kita dapat melihat bahwa demokrasi memang sedang berlangsung. 

 

Sedangkan banyak ahli telah menggabungkan kajian agama dengan demokrasi. Tidak sedikit dari mereka menempatkan nilai-nilai agama bertentangan dengan nilai demokrasi. Seperti pendapat Ilmuan Politik Samuel Huntington, menilai bahwa agama menjadi kendala utama demokrasi

Namun sebenarnya dalam tingkat praktis terdapat afinitas, ketertarikan yg ditandai oleh persamaan kepentingan; kecenderungan utk membentuk ikatan. Baik agama maupun demokrasi sama-sama memiliki komitmen kerakyatan; nilai-nilai kemanusiaan yg universal; dan komitmen utk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, yang seringkali begitu mudahnya dipakai oleh “ketidaksadaran politik” para elit untuk memanipulasi demi kepentingan praktisnya.

Yang ingin penulis sampaikan di sini adalah: bahwa bergeraknya massa tidak bisa dilihat secara substansi sebagai ketidakrukunan umat beragama. Bahwa unjuk rasa 4 Nov tiada lain murni urusan Pilkada; tak terkait apapun dengan pernyataan Ahok yang sebenarnya masih debatable. Aroma politik jelas terasa. 

Agama sebagai nilai-nilai telah dikerdilkan oleh perilaku politik, baik oleh Buni Yani, pengedit video yang kemudian memviral, maupun aktor/elit politik yang memanfaatkan kepolosan nilai-nilai religi umat –yang  sebenarnya merindukan nilai-nilai luhur– namun terbuai oleh penokohan dan kewibawaan religius para tokoh, yang ternyata turut dalam gerbong politik praktis.

 

Hukum sebagai Rambu-rambu Demokrasi 

Oleh karenanya, untuk mengurai kesemerawutan politik dibutuhkan rambu-rambu, yakni hukum, sebagai pegangan. Jika kita melihat lebih jelas duduk perkara dan kronologis hingga sampai pada unjuk rasa 4 Nov ini, dapat terlihat bahwa sesungguhnya proses penegakan hukum tersebut telah dilakukan dan masih berlangsung:

   Ahok telah hadir memberikan klarifikasi, bahkan telah meminta maaf;

   Telah dilakukan penyatuan berkas atas beberapa laporan serupa atas Ahok, untuk dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan;

   Telah dijadwalkan pemanggilan terhadap Ahok pada tanggal 7 November, dengan kesediaan hadir dari yang bersangkutan;

   Beberapa saksi termasuk saksi ahli telah dihadirkan, dilanjutkan dengan penjadwalan pemanggilan saksi/saksi ahli lainnya.

Sekali lagi artinya, perkara yang telah diadukan pada pihak berwajib telah ditindaklanjuti dengan proses hukum melalui tahapan-tahapan yang benar.

Namun perlu juga dipahami bahwa rasa keadilan masyarakat bergerak lebih cepat dari keadilan hukum. Di Indonesia, penegakan hukum masih banyak dicibir oleh masyarakat yang belum bisa percaya bahwa hukum sungguh dapat ditegakkan; tajam ke bawah, bisa tajam juga ke atas. Apalagi hukum sering menjadi bahan bulan-bulanan politik. Singkatnya, hukum jalanan masih lebih menjadi idola dalam ketidaksabaran masyarakat mendapatkan kepastian atas rasa keadilan. Ini bicara tentang substansi, bukan prosedur.

"Saat keadilan itu ditunda, sejatinya keadilan itu tiada."

Kembali pada demo di pusat Jakarta dan di beberapa daerah lainnya, ini persoalan hukum dan politik; bukan konflik agama. Maka kita serahkan pada hukum, mendorong dan mengawasi agar penegakan hukum berjalan, dan masyarakat segera mendapat kepastian.

 

Politik Santun

Saya telah menyinggung bahwa demo 4 Nov, lebih sebagai persoalan politik. Mulut Ahok, ternyata telah 'menelan' dirinya sendiri. Namun saya ingin mengatakan, berpolitik secara santun bukanlah suatu perilaku yang ditunjukkan dengan kesopanan manipulatif; tidak juga dengan suara dan ekspresi flamboyan yang lembut tapi utopis, di mana rakyat hanya diajak menghayal yang jauh dari kenyataan, jauh dari program-program yg dilaksanakan.

Politik yang santun adalah perilaku politik yang menghargai nilai-nilai universal dalam landasan konstitusi, demi kesejahteraan bangsa sebagai cita-cita bernegara. Bahwa nilai-nilai universal terumuskan dan terkandung dalam Pancasila… dan kita telah sepakat!

Sayangnya, hingga kini kita masih belajar berdemokrasi. Reformasi masih berjalan pada sumbunya yang baru sedikit terbakar. Warning yang pernah disampaikan oleh Soegeng Sarjadi: "para pemimpin, juga para reformis, harus berhati-hati, kekecewaan masyarakat karna reformasi yang berjalan sangat lambat akan membuat bangsa ini sulit beradaptasi pada keadaban dan nilai-nilai baru yang baik." Hingga akhirnya justru akan menimbulkan kerinduan akan masa lalu yang kelihatan serba mudah dan enak (..enakan jamanku thoo). Dan di luar kesadaran, kita merindukan, kemudian terpuruk lagi pada sistem yang otoriter.

Kita boleh berharap, bahwa dinamika politik yang begitu cepat yang ditunjukkan oleh para pemimpin negeri ini, di waktu-waktu kemarin, dalam bentuk silaturahmi, kunjungan, pertemuan empat mata, bukanlah sekedar dramaturgi tak berarti, namun upaya tulus agar NKRI tetap berdiri.

Saya akan menutup tulisan ini dengan credo yang terus menerus didengungkan oleh Guru kami, Bapak Soegeng Sarjadi: “Berpolitik adalah dalam rangka bernegara, bernegara adalah dalam rangka menjalankan konstitusi”. (Agung Sulistyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2