Suhu politik ibu kota Jakarta kian memanas jelang pelaksanaan pemilihan umum serentak (15/2/2017) untuk memilih kepala daerah, termasuk Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Eskalasi suhu politik kian membumbung terprovokasi fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) berdasarkan video editan ucapan kontroversial calon gubernur patahana Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) terkait kutipan ayat suci Alqur’an awal Oktober 2016 lalu.

Jum’at, 4 November 2016 ini rencananya ribuan masa umat Islam yang terdiri dari FPI (Fron Pembela Islam), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahiddin Indonesia), Hisbullah, Forum Betawi Rempug, dan organisasi Islam lainnya akan mengadakan demonstrasi untuk menuntut Ahok agar di penjarakan. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iriawan menyatakan “Jakarta Waspada” (Koran Tempo, 3/11/2016).

Rupanya mereka tidak sabar menunggu penyelidikan, proses hukum yang tengah dilakukan polisi berdasarkan laporan FPI. Belakangan mereka mengesampingkan proses hukum itu dan memilih proses politik melalui demo. Mereka menekan pemerintah untuk segera menghukum Ahok. Meskipun mereka juga tahu yang punya kewenangan mengadili Ahok itu bukan pemerintah, tapi pengadilan. Opini pun telanjur terbentuk hingga menimbulkan kegaduhan di ruang publik, menutup pikiran rasional.

Belakangan ketahuan belangnya, ketika kasus ini dikapitalisir menjadi seolah-olah telah terjadi “penistaan” kitab suci oleh Ahok. Isu yang sangat sensitif dalam pembentukan opini publik, baik melalui media cetak, elektronik, dan media sosial. Bagi pesaing Ahok tidak ada jalan lain dan hanya dengan cara itu mereka bisa menyingkirkan Ahok tanpa harus bertarung. Sebab dari dua pasangan cagub Anis Baswedan/Sandiaga Uno dan Agus Yudhoyono/Silvia bukan lawan serius Ahok.

Sejak itu terbentuklah aliansi kepentingan antara ormas Islam yang ingin memenjarakan Ahok dan kandidat gubernur yang ingin agar Ahok gugur sebelum bertarung. Kendati demikian Presiden Joko Widodo tak tinggal diam untuk melerai kegaduhan politik di ibu kota negara ini agar tidak berlarut-larut. Dengan semangat kerendahan hati menggunakan “jurus mabuk” menemui mantan pesaingnya Prabowo Subiyanto. Kedua tokoh itu berbincang-bincang diatas pelana kuda masing-masing dan sepakat untuk menjaga demokrasi tetap berjalan fair play. Demonstrasi tidak dilarang, tapi kekerasan dan anarkis harus dicegah.

Langkah Presiden Jokowi ini membuat tokoh lain cemburu, merasa ditinggalkan dan bukan faktor penting di negeri ini. Adalah Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belakangan ini santer disebut ada dibalik kegaduhan politik, pemasok logistik penyingkiran Ahok untuk melapangkan jalan putra mahkota Agus Yudhoyono menduduki kursi DKI I. SBY segera menggelar konferensi pers untuk menepis tudingan memobilisasi masa untuk menunggangi demonstrasi ke istana. “Itu fitnah,” katanya kepada wartawan di rumahnya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa barat (Koran Tempo, 3/11/2016).

Publik dapat memahami tepisan mantan presiden itu, justru yang terjadi adalah sebuah anomali. Sejarah telah mencatat rekam jejak masa lalunya, seperti dalam kerusuhan di kantor DPP PDI Jl. Diponegoro 58 Jakarta yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli 1996 (kudatuli), detik-detik akhir lengsernya Soeharto Mei 1998, bersama Wiranto dan Rusmanhadi.  Dan hari ini 4 November 2016 jurus apa yang bakal ia gunakan. Semua bisa saja terjadi dan sulit diprediksi, tapi yang dapat terekam dengan jelas adalah si “penunggang kuda versus penunggang anak macan.” (Jusuf Suroso).

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2