Dinamika politik nasional jelang 4 November bergerak sangat cepat. Setelah Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, pertemuan antar elite politik terus berlangsung. Di antaranya mantan presiden SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat, bertemu Menko Polhukam Wiranto dan malam harinya dilanjutkan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sementara Presiden Jokowi Selasa siang (1/11/) bertemu denga pimpinan organisasi keagamaan, seperti; Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, Ketua PB NU KH Said Aqil Siroj, dan Ketu Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir (Kompas, 2/11/2016).  


Pertanyaannya ada apa gerangan hingga dinamika politik antar elite bergerak sangat cepat? Dan adakah sesuatu yang akan terjadi di Ibukota Negara, Jakarta? Jawabannya sudah jelas pertemuan antar elite politik itu tak lain untuk mengantisipasi rencana demo besar-besaran tanggal 4 November, yang menuntut agar Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) diseret ke pengadilan karena penistaan terhadap agama Islam. 


Ahok sedang dibidik dan menjadi sasaran tembak agar gagal dalam Pilkada DKI 2017 mendatang. Kalo dilihat secara simplistis ini memang soal Ahok dan tidak perlu dibawa melebar kemana-mana. Tuntutan utama Ormas Islam yang turun ke jalan Jumat 4 November nanti bisa disederhanakan “agar polisi segera memproses hukum Ahok yang telah dilaporkan melakukan penistaan terhadap agama Islam.” Titik.


Sehingga persoalannya tak perlu diseret kemana-mana yang secara substantif ini bukan menyangkut kerukunan antar umat beragama. Kita sudah rukun dan terbukti selama ini. Ini  bukan pula soal komitmen kebangsaan. Kita komit terhadap nasionalisme dan kebangsaan,  bahkan NKRI sudah harga mati. Ini juga bukan soal disintegrasi antar anak bangsa. Kita tidak mau dipecah belah  dan kita punya semboyan “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.” Ini juga bukan soal SARA, kita punya dasar negara Pancasila. Dan bukan pula untuk menebar permusuhan atau kebencian terhadap sesama, karena kita bersaudara dan bangsa pemaaf.


Tetapi ini simpel jangan dibikin rumit dan seolah-olah gawat, ini hanya soal ucapan AHOK. Apakah hukum benar bisa tegak, apa runtuh. Jika hukum sudah benar adil, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah, termasuk tidak pandang bulu dan tebang plih maka beres sudah persoalan AHOk ini. Tetapi  jika hukum dimain-mainkan, dijadikan alat jualan dan nyang-nyangan maka segala sesuatunya bisa runyam. Pertanyaan yang masih layak diajukan: persoalan AHOk ini mau diperpanjang atau diselesaikan tuntas oleh pihak kepolisian.


Tentu kembali kepada penegak hukum, mau dibiarkan berlarut-larut atau diselesaikan secara tuntas dan beradab masalah AHOK ini. Masyarakat sudah cerdas. Pasti tidak tinggal diam jika hukum dibuat main-main dan menyinggung rasa keadilan masyarakat; maka rakyat pasti bergerak bila keadilan dikalahkan oleh kebusukan.
 

Namun di luar persoalan hukum tentang AHOK itu, bangsa ini memang belum selesai dengan kanvas politik yang pernah dibuat Bung Karno (1926), soal Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme/Komunisme. Komunisme telah mati, pertarungannya tinggal Nasionalisme Vs Islamisme. Yang Nasionalis meneriakkan pekik “Merdeka” yang Islamisme (bukan agama Islam) meneriakkan “Allahu Akbar.” Dua kekuatan politik yang sama besar itu kini masih bertarung di Republik ini yang terwakili dalam kanvas AHOK vs Non-Ahok, alias kelompok Nasionalis versus Islam politik. Itu dilihat dari kanvas politik versi Soekarno. (FS. Swantoro)      

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2