“12 Tahun Menolak Lupa,” tulis Koran Tempo (17/10) dalam rubrik berita utamanya di halaman 6. Artikel ini menarasikan kembali terbukanya harapan baru untuk upaya pengungkapan kasus pembunuhahan Munir. Tentang apakah harapan baru itu benar terbuka,  waktu yang akan bisa menjawabnya. Namun yang jelas,  Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam putusannya pekan lalu telah memerintahkan pemerintah untuk mengumumkan pada publik laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) yang menyelidiki kasus kematian Munir, 7 September 2014. Untuk menggugah ingatan pembaca, Koran Tempo menyertakan ilustrasi tentang percakapan antara Pollycarpus dengan Budi Santosa, lengkap dengan nama-nama lain yang disebut-sebut, berikut nomer telepon yang mereka gunakan.  

Namun sayangnya, apa yang digadang-gadang bisa membawa harapan baru tadi belum-belum sudah mendapatkan kendala. Kendalanya adalah bahwa tak satupun dari kementerian dan lembaga negara pada pemerintahan Presiden Jokowi mengaku memilki dokumen itu.  Belum diumumkannya hasil investigasi TPF oleh pemerintah ini menjadi pertimbangan Kontras untuk melayangkan gugatan ( Kompas, 17/10). Bagaimanapun, publik berhak untuk tahu tentang hasil itu. (Penyebab Kematian Munir, Publik Perlu Tahu, FS Swantoro, Our Stand 2016)

Tentang hilangnya dokumen itu sendiri tak luput juga menimbulkan beragam persepsi, di antaranya adalah kecurigaan adanya kesengajaan untuk menyembunyikan hasil dari pencarian fakta itu, dan yang kedua adalah memang karena buruknya tata kelola administrasi negara, dan yang ketiga karena memang tidak ada keseriusan untuk menuntaskan kasus ini. Atas pentingnya masalah ini,  semestinya SBY membantu Presiden Jokowi untuk menemukan atau mendapatkan kembali dokumen itu. Media mencatat bahwa pada tanggal 24 Juni 2005, TPF diterima SBY untuk menyampaikan laporan itu, didampingi oleh antara lain Yusril Ihza Mehendra, Sudi Silalahi, dan Andi Malarangeng.

Dua belas tahun telah berlalu, dan selama itu presiden telah berganti tiga kali, namun siapa dan apa saja yang berada di balik tabir kasus pembunuhan Munir ini masih tetap sumir. Kini di era kepemimpinan Presiden Jokowi, walaupun dirinya telah menyatakan akan menuntaskan kasus ini sebagai bagian dari reformasi bidang hukum, keberanian dan keseriusan berkomitmen itu kembali diuji. Masih besarnya keraguan dan anggapan bahwa janji penuntasan itu hanyalah sebatas retorika hanya bisa dijawab tuntas dengan bukti tindakan yang nyata dan berani.  (L. Bekti Waluyo)

  

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2