Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membentuk satuan tugas pemberantasan pungutan liar (pungli) OPP (Operasi Pemberantasan Pungli), paska operasi tangkap tangan praktik pungutan liar di Kementerian Perhubungan beberapa hari lalu. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung OPP akan dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan  (Menko Polhukam) Wiranto (Kompas, 13/10/2016).

Praktik pungut- memungut seperti itu sebenarnya tergolong tua, jauh lebih tua dari usia republik ini. Sudah sangat mengakar di seluruh lini birokrasi pemerintahan yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Praktik pungut-memungut itu adalah adik kandung suap-menyuap dan masih saudara sepupu dengan korupsi. Itu sebabnya pelaku hasil operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan dijerat dengan pasal-pasal yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 5 ayat (1) hurup a dan b, Pasal 5 ayat (2), dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 hurup a dan b dan atau Pasal 13 UU tersebut dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan minimal 3 tahun penjara.

Pada era rezim Orde Baru awal 1980-an pernah diperkenalkan operasi kurang lebih sama yang di beri nama Opstib (Operasi Tertib). Menteri Pendayagunaan dan Penertiban Aparatur Negara (Menpan) waktu itu YB Sumarlin gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kantor Perbendaharaan Negara (KPN). Sementara Pangkopkamtib (Panglima Komando Ketertiban dan Keamanan) Laksamana Soedomo sidak di jembatan-jembatan timbang di jalan raya. Gebrakan baik yang dilakukan Menpan YB Sumarlin maupun Soedomo, menjadi tidak efektip karena hanya bersifat sporadis dan tidak konsisten. Itu pula sebabnya lantas muncul sinisme “Soedomo datang pungli menghilang, Soedomo pergi pungli kambuh lagi.”

Lantas bagaimana dengan OPP sebagai “jurus mabuk” Presiden Jokowi ? Akankah mengalami nasib yang sama seperti Opstib ? Andaikata ada pertanyaan siapa yang berani menjamin OPP akan efektif. Hampir pasti tidak ada petinggi negeri ini yang berani menjamin pungutan liar akan menghilang dari sistem layanan masyarakat yang ada saat ini, termasuk Presiden Jokowi sendiri. Apalagi jika OPP, “jurus mabuk” Presiden Jokowi ini sebatas gebrakan-gebrakan sesaat yang syarat dengan misi pencitraan belaka.

“Jurus mabuk” melalui gebrakan-gebrakan untuk menimbulkan efek jera memang diperlukan, tetapi harus diikuti dengan pembaharuan sistem tata kelola penyelenggaraan negara dan administrasi pemerintahan untuk mempersempit ruang gerak praktik pungutan liar, suap, dan korupsi. Sebab, hanya dengan pendekatan sistem tata kelola penyelenggaraan negara yang efisien, efektif, jujur, rasional, transparan, dan jujur praktik pungutan liar, suap, dan korupsi minimal dapat dipersempit ruang geraknya. Sehingga ekonomi biaya tinggi dapat ditekan, syukur bisa dihilangkan sama sekali. Pendek kata para penyelenggara ini sudah harus berhenti berwacana, gebrak sana gebrak sini. (Jusuf Suroso).    

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2