Nyanyian Nazaruddin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP semoga saja membuat mereka yang terlibat menjadi gemetar dan ciut hatinya, rakyat lebih terbuka matanya, dan yang berwenang semakin bersemangat untuk mengusut tuntas hingga otak utamanya.

Di antara berderet-deret kasus besar korupsi di tanah air, kasus yang satu ini termasuk yang paling menjengkelkan dan membuat masyarakat geram. Dampaknya sudah banyak yang langsung merasakan. Bayangkan saja, banyak orang yang sudah susah payah memilih waktu untuk cuti setengah hari dari kerjaan, mengurus surat pengantar ini itu, lalu antri berjam-jam untuk perekaman data, namun hingga berbulan-bulan ternyata e-KTP tak kunjung selesai. Bahkan banyak pula yang ternyata datanya hilang dan karenanya harus melakukan perekaman ulang. Itu belum tentang kualitas produk, salah data, hingga  jaminan keamanan data-data penting kependudukan ini yang entah sebenarnya di simpan di server mana.

Dalam proyek e-KTP senilai hampir 6 triliun rupiah ini, dugaan kerugian negara yang didasarkan pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencapai 2 triliun rupiah. Jumlah yang besar, namun lebih besar lagi pengkhianatan mereka pada rakyat dan negara. Dalam kasus ini, pada bulan April 2014, KPK telah menetapkan  (mantan) Direktur Pengelola Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri (Dukcapil Kemendagri), Sugiharto, sebagai tersangka. Perkembangan terbarunya, pada hari Jumat (30/9) lalu, KPK mengumumkan ditetapkannya tersangka baru dalam kasus ini, yakni Irman (IR), Staf  Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik. Baik Sugiharto, yang dikabarkan mengalami hilang ingatan sesaat, maupun Irman, diduga telah menyalahgunakan wewenang sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Selanjutnya, KPK berjanji untuk mempercepat pengusutan, termasuk dengan mengolah nyanyian Nazaruddin, yang jika ditelusur telah menyebut-nyebut sejumlah nama lain, termasuk Setya Novanto dan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, walau keduanya telah berulangkali membantah kemungkinan tesebut. “KPK Kebut Pengusutan Kasus E-KTP,” tulis Koran Tempo dalam judul berita utamanya (4/10), mengelaborasi pernyataan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Sementara, Kompas (4/10) di halaman tiga mengulas langkah yang akan diambil oleh Mendagri Tjahjo Kumolo terkaut status baru Irman sebagai tersangka, yakni untuk mempercepat masa pensiunnya setelah nanti terbitnya surat resmi KPK. Dalam kesempatan lain, Tjahjo Kumolo mengungkapkan keyakinannya bahwa Irman bukanlah tersangka utama dalam kasus ini. Ada kekuatan lain di belakang dia. Yang harus segera ditemukan jawabannya adalah: siapa saja yang menjadi otaknya.  

Walau sudah ada perkembangan baru, yang layak diapresiasi, namun proses penanganan kasus ini memang terasa berlarut-larut. Salah satunya adalah karena Jaksa Penuntut Umum KPK belum mau menerima berkas penyidikan, dan hal ini diakui oleh Saut Situmorang. Menurutnya, pihak Jaksa Penuntut Umum masih mempertanyakan aliran uang korupsi ini ke mana saja. Atas pernyataan Tjahjo Kumolo tentang adanya kekuatan lain, dan sikap JPU yang masih mempertanyakan ke mana saja aliran uangnya, akankah KPK berani untuk menyasar nama-nama besar yang sebagian telah disebut-sebut itu? Akankah mereka berhasil mengebut pengusutan kasus ini hingga tuntas?  Harapannya demikian. Walau dalam prosesnya  masih akan terus diwarnai nyanyian-nyanyian baru, dan tak kalah bising pula sangkalan-sangkalan atau pembelaan-pembelaan dalam berbagai bentuk, semoga KPK maju terus pantang mundur  dan segera bisa ditangkap kakapnya. (L. Bekti Waluyo)

Category: Scrutiny 2015-2017

 

program Kuliah Umum yang menghadirkan para negarawan, guru bangsa, serta tokoh & ahli di bidangnya. 

program Diskusi Publik reguler yang mengangkat tema-tema penting, aktual, dan faktual.


Membaca DEBAT CAPRES Seri-2: Antara Capaian dan Optimisme Keberlanjutan Kebijakan

saksikan selengkapnya di:

YouTube Channel
youtube.com/c/parasyndicate

  • 1
  • 2